Connect with us

News

Bulog gandeng PWI Peduli salurkan bantuan pangan dampak Covid-19

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Di tengah pandemi Covid-19, Perum Bulog telah melaksanakan mandat pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat terdampak virus corona. Yang menggembirakan, pendistribusian beras bantuan itu mampu menstabilkan harga pangan pokok itu di pasaran.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengemukakan hal itu saat kunjungan silaturahim ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020).

Awaludin yang didampingi tim Humas Perum Bulog dan stafnya itu diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto, Ketua PWI Peduli M Nasir, Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari, dan sejumlah pengurus PWI Pusat/PWI Peduli lainnya.

Selain berdiskusi, dalam kunjungan silaturahim tersebut, Awaludin secara simbolis menyerahkan bantuan paket Sembako kepada Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari. Paket berupa beras, minyak tanah, telur, dan bahan pangan lainnya itu akan disalurkan oleh PWI Peduli kepada korban terdampak Covid-19. Total bantuan tersebut senilai Rp20 juta. Prioritas penerima terutama kalangan keluarga wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya virus corona yang kini telah menjangkau 215 negara menurut catatan situs www.waldometers.

“Saat pandemi corona ini, keberadaan dan kiprah Bulog makin terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ini juga berkat dukungan pemberitaan yang luas dari rekan-rekan wartawan. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, kita dalam waktu singkat dapat mendistribusikan beras bantuan presiden yang ditugaskan oleh Bapak Presiden dua pekan sebelum dan dua pekan setelah Lebaran (Idhul Fitri 1441 H),” kata Awaludin.

Menurut Awaludin, pendistribusian beras oleh Bulog itu terbukti dapat mengurangi tekanan terhadap pasar sehingga tidak bergejolak. Hal itu tampak dari stabilnya stok dan harga pangan, khususnya beras, pada masa menjelang dan setelah Idhul Fitri 1441 H pada akhir Mei silam.

Bersamaan dengan itu, sejumlah wilayah sedang gencar-gencarnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Biasanya, pada masa-masa menjelang dan setelah Lebaran terjadi gejolak pasar yang ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
“Alhamdulillah, kali ini distribusi pangan lancar-lancar saja dan stok tetap terjaga,” kata Awaludin.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyatakan pihakya sangat mengapresiasi kepedulian Bulog untuk berbagi kepada para korban terdampak Covid-19, terutama dari kalangan keluarga wartawan. Kepedulian itu, menurut Atal, patut diapresiasi di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. “Bantuan Bulog ini sangat berarti wartawan dan keluarga wartawan yang terdampak Covid-19. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir,” ujar Atal.

Posisi Strategis Wartawan dan Media Jurnalistik

Awaludin mengakui wartawan dan media jurnalistik tempat mereka bekerja punya posisi strategis dalam menenangkan masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang tak berdasar. Menurut dia, dalam banyak kasus, kepanikan masyarakat dalam menyikapi suatu keadaan, seperti stok pangan, lebih banyak dipicu oleh faktor psikologis ketimbang kondisi pasar atau kenyataan di lapangan.

“Misalkan ketika diberitakan stok pangan “tinggal” sekian. Masyarakat panik sehingga terjadi gejolak pasar. Padahal, sesungguhnya yang terjadi selama ini ialah bahwa berkurangnya stok pangan di pasar masih tergolong aman dan dan kenaikan harga yang terjadi itu lantaran mengikuti hukum pasar. Kepanikan itu yang sesungguhnya memicu gejolak pasar. Belum lagi jika ada oknum tertentu yang memainkan kondisi psikologis masyarakat itu,” ujar Awaludin.

Dia mengimbau masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi peristiwa semacam itu karena sesaui dengan mandat yang dituagaskan pemerintah, Bulog mati-matian menjaga distribusi, kualitas, dan stok pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pandangannya, harga pangan pokok sesungguhnya dapat dikendalikan. Pertama, konsumsi pangan, khususnya beras, oleh masyarakat relatif flat alias stabil. Kedua, masa panen dan jumlah produksinya dapat diprediksi. Dengan begitu, pengaturan distribusi dan stok dapat dilakukan secara baik sehingga dapat mengurangi gejolak pasar dan kepanikan masyarakat yang dilandasi aksi-aksi spekulatif.

Sementara itu, Atal Depari mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa terjadi kepanikan dan gejolak pasar seperti yang terjadi bagai siklus rutin pada periode tertentu selama ini. Menurut Atal, gejolak seperti itu bukan hanya merugikan masyarakat selaku konsumen melainkan juga para petani sebagai produsen pangan.

“Saya kira, Bulog perlu diberikan mandat dan kesempatan untuk juga mengelola sektor pertanian sebagai _corporate farming_ selaku BUMN. Bulog perlu didukung instrumen yang memadai agar mampu menjalankan mandat pemerintah untuk mengamankan sektor hulu-hilir pangan, khususnya beras atau padi, jagung, dan kedelai (Pajale),” kata Atal. (Nic)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler