Connect with us

Politik

Forum Bhayangkara Indonesia dukung Paslon Nina Agustina – Lucky Hakim di Pilkada Indramayu

Avatar

Published

on

Foto: Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH.

Indramayu, Jawa Barat, koin24.co.id – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar – Lucky Hakim nampaknya memanfaatkan betul jaringan ayahnya. Seperti diketahui Nina merupakan putri mantan Kapolri Da’i Bachtiar.

Setidaknya ini terlihat saat Ketua Umum Forum Bhayangkara Indonesia Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH., secara terbuka menyatakan dukungan untuk Nina Agustina – Lucky Hakim di Pilkada Indramayu. “Saya punya kedekatan dengan Kabupaten Indramayu karena pernah bertugas Wakapolres tahun 90-an. Dan Pilkada tahun ini, kami mendukung Pasangan Nina Agustina – Lucky Hakim,” ujar Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH., di Indramayu, Jumat (20/11/2020).

“Kami melihat visi dan misi Paslon Nina Agustina – Lucky Hakim ini bagus sekali. Yakni, pembaharuan, penegakkan hukum, pemberantasan korupsi dan mengangkat ekonomi rakyat. Jadi saya minta Forum Bhayangkara Indonesia Indramayu mendukung pasangan Nina – Lucky Hakim,” jelas Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH., MH.

Untuk diketahui Pilkada Indramayu tahun 2020 ini diikuti 4 Paslon. Yakni nomor urut 1, pasangan Muhammad Sholihin – Ratnawati. Pasangan ini diusung oleh PKB, Demokrat, PKS dan Hanura. Selanjutnya nomor urut 2 pasangan Toto Sucartono – Deis Handika yang maju dari jalur perseorangan. Nomor urut 3, pasangan Daniel Mutaqin Syafiuddin – Taufik Hidayat yang diusung oleh Partai Golkar. Dan, Nina Agustina Da’i Bachtiar – Lucky Hakim yang mendapatkan nomor urut 4. Mereka diusung oleh PDIP, Gerindra, Nasdem dan Perindo. (***)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Kata Puan, Pemuda Muhammadiyah menjaga dan menentukan masa depan Indonesia

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan peran Pemuda Muhammadiyah sangat diperlukan dalam menentukan masa depan Indonesia dan menjaganya dari berbagai ancaman. Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sabtu (21/11/2020).

Dalam acara yang mengambil tema “Bung Karno, Bangsa, dan Muhammadiyah” tersebut, Puan menyampaikan bahwa kaderisasi generasi muda Muhammadiyah harus terus dilakukan. Pasalnya, masa depan Indonesia berada di pundak generasi muda, termasuk generasi muda Muhammadiyah.

“Hanya dengan terus melakukan pengkaderan dan pembinaan generasi muda Muhammadiyah yang berpijak pada ajaran Islam dan Kebangsaan dalam satu tarikan napas perjuangan, saya yakin Indonesia di masa yang akan datang tetap berdiri kokoh sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu melanjutkan, arti penting dan strategisnya peran pemuda ini juga pernah diungkapkan dalam salah satu pidato Presiden Sukarno yang mengatakan: “Beri aku 1.000 orang tua maka aku akan pindahkan Gunung Semeru, tetapi cukup beri aku 10 orang pemuda niscaya aku akan guncangkan dunia.”

Menurut Puan, ungkapan Presiden Sukarno tersebut memberikan gambaran akan pentingnya peran generasi muda bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.

“Membicarakan tentang Bung Karno, Bangsa, dan Muhammadiyah, ibarat sisi-sisi mata uang yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

Alumni Fisip Universitas Indonesia itu lalu menyampaikan harapannya pada generasi muda Muhammadiyah, dalam momen peringatan 108 tahun Muhammadiyah, agar dapat menerjemahkan cita-cita awal dan semangat pendirian Muhammadiyah serta kiprah dan tanggung jawabnya pada bangsa dan negara Indonesia.

“Jaga keberlangsungan dan kesatuan negara dari berbagai rongrongan dan ancaman berbagai pihak, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri,” ungkap Puan. (***)

Continue Reading

Politik

Pemerintah tidak bisa memberhentikan kepala daerah

Published

on

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. (Foto: antaranews)

Jakarta, koin24.co.id – Pemerintah, baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri tidak berwenang untuk memberhentikan Kepala Daerah. Hal tersebut ditegaskan pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyusul soal pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan mengeluarkan instruksi penegakan protokol kesehatan. Jika kepala daerah (Gubernur, Wali Kota atau Bupati) tidak melaksanakan instruksi tersebut maka akan diberhentikan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis yang didapat koin24.co.id dari Ketua DPW Bulan Bintang DKI Jakarta, Kamis (19/11/2020), upaya untuk menegakkan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid 19 semuanya telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan yang lebih rendah oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri serta pejabat lainnya.

Landasan hukum pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan itu adalah UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU No UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pelaksanaannya di daerah mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepada Daerah, baik Gubernur, Bupati atau Wali Kota berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) berkewajiban untuk melaksanakan semua peraturan perundang-undangan, termasuk semua peraturan perundang-undangan tentang penegakan protokol kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 c Kepala Daerah dapat diberhentikan dengan alasan antara lain, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b. Yakni tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, yang dimaksud Mendagri, adalah peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Apakah Mendagri dapat memberhentikan kepala daerah?

Apakah Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid 19? “Jawabannya tentu saja tidak,” jelas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulisnya tersebut.

Menurut Ketua Umum Patai Bulan Bintang ini, Instruksi Presiden, Instruksi Menteri dan sejenisnya pada hakikatnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. “Saya mendraf RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk pertama kali tahun 2003 – yang menjadi UU No 10 Tahun 2004, kemudian diganti dengan UU No 12 Tahun 2011 dan telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 – sudah tidak mencantumkan lagi Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Ini untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Suharto,” jelas Yusril.

Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penegakan protokol kesehatan, hal itu bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diketahui UU Pemerintahan Daerah sekarang menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU di daerah. KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan mana sebagai pemenang dalam Pilkada.

“Pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah. Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang Pengesahan Pasangan Gubernur atau Bupati/Wali Kota terpilih dan melantiknya. Dengan demikian, Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan Bupati dan Wali Kota beserta wakilnya,” jelas Yusril Ihza Mahendra.

Lebih lanjut ia mengatakan, semua proses pemberhentian Kepala Daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penegakan protokol kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD. Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment).

Jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi Kepala Daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dinilai dan diputuskan apakah pendapat DPRD itu beralasan menurut hukum atau tidak. Untuk tegaknya keadilan, maka Kepala Daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk membela diri.

“Jadi, proses pemakzulan itu akan memakan waktu lama, mungkin setahun mungkin pula lebih. Apa yang jelas bagi kita adalah Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang membertentikan atau “mencopot” Kepala Daerah karena Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat melalui DPRD,” papar mantan Menteri Sekretaris Negara ini.

“Kewenangan Presiden dan Mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal Kepala Daerah didakwa ke pengadilan dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Atau didakwa melakukan korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan memecah-belah NKRI. Kalau dakwaan tidak terbukti dan Kepala Daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, Presiden dan Mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya,” tutup Yusril. (***)

Continue Reading

Politik

Banyak petahana di Pilkada Sulut, Ketua DPD tekankan kerukunan warga

Published

on

Manado, Sulawesi Utara, koin24.co.id – Ada 8 daerah di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 dan didominasi oleh petahana. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap agar Pilkada di Sulut tidak menimbulkan perpecahan antar-warga.

“DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri telah bersepakat, berdasarkan fungsi dan kewenangan DPD RI, untuk melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada dengan protokol kesehatan,” ujar LaNyalla saat memberi sambutan pembuka dalam FGD di Kantor Gubernur Sulut di Manado, Sulawesi Utara, Senin (16/11/2020).

Untuk diketahui, ada 8 Pilkada di Sulut pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Pilbup Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Pilbup Minahasa Utara (Minut), dan Pilbup Minahasa Selatan (Minsel). Juga pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Sulut pada 2020 yakni di Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

LaNyalla pun menyoroti banyaknya petahana yang maju pada Pilkada Sulut. Di Pilgub saja, 3 pasangan calon didominasi oleh petahana. Mereka adalah Christiani E Paruntu-Sehan Salim Landjar, Vonny Panambunan-Hendrik Runtuwene, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Christiani E Paruntu atau yang sering disapa Tetty merupakan Bupati Minahasa Selatan 2 periode, dan pasangannya Salim Landjar adalah Bupati Boltim yang juga 2 periode. Kemudian Vonny Panambunan adalah Bupati Minahasa Utara. Sementara Olly Dondokambey adalah petahana Gubernur Sulut. Belum lagi beberapa Pilbup dan Pilwalkot di Sulut yang juga diikuti oleh petahana.

“Tak dapat dipungkiri, calon petahana selalu diuntungkan dalam kontestasi pilkada. Kewenangan anggaran yang berada di tangan petahana menciptakan relasi tidak setara dengan calon lain,” ucap LaNyalla.

Senator asal Dapil Jawa Timur ini mengingatkan sering terjadinya dugaan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat birokrasi untuk membantu pemenangan calon petahana. LaNyalla meminta agar hal tersebut jangan sampai terjadi di Sulut.

“Kita berharap tidak terjadi konflik di Pilkada Sulawesi Utara, kendati didominasi para petahana. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Utara,” ucapnya.

“Mari kita jaga prinsip-prinsip dalam sistem pemilihan umum yang lazim dipraktekkan di negara yang menyatakan dirinya demokratis, yakni prinsip universalitas, karena setiap orang berhak berpartisipasi, prinsip kesetaraan karena hak suara satu orang bernilai satu suara, dan prinsip kebebasan, karena pilihan seseorang tanpa intervensi siapa pun,” tambah LaNyalla.

Demokrasi diharapkan agar Indonesia memiliki kepala deerah yang berkualitas. Selain itu juga kepala daerah yang bisa mensejahterakan rakyatnya.

“Kita berkepentingan untuk menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang baik, yang menciptakan kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan,” kata LaNyalla.

Tensi politik saat pelaksanaan Pilkada kerap kali memanas. Meski begitu, LaNyalla mengingatkan agar kerukunan di Sulut tetap terjaga selama Pilkada berlangsung.

“Karena kerukunan di antara kita adalah penguat bangsa. Peribahasa ‘Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh’ dan semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sejatinya telah tertanam dalam tubuh bangsa ini sejak lama. Menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat, mensyaratkan toleransi, baik antar-individu maupun antarkelompok,” papar LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI ini mengingatkan, toleransi dalam keberagaman merupakan keniscayaan di Indonesia yang memiliki kemajemukan baik agama, suku, ras, dan golongan. LaNyalla mengatakan, keberagaman Indonesia memang membutuhkan semangat dari semua pihak untuk menciptakan harmonisasi.

“Karena itu, kesetaraaan mesti ditanamkan dalam diri individu dan kelompok, meskipun masing-masing memiliki keberagaman identitas,” tegas LaNyalla.

Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota. Hanya saja, kata LaNyalla, ada sejumlah kelemahan pada Pilkada ini.

“Kelemahannya adalah besarnya biaya politik, mencuatnya isu komunal atau kedaerahan, terbukanya konfilk sosial, dan tergerusnya rasa kebersamaan dalam masyarakat,” sebutnya.

DPD RI pun telah melakukan kajian atas kelemahan-kelemahan Pilkada. Perwakilan daerah di pihak legislatif tengah mengkaji arah dan kebijakan sistem pemilihan kepala daerah dalam konsep otonomi daerah.

“DPD RI ingin memperkuat regulasi terhadap model demokrasi saat ini. Salah satunya, DPD ingin mengajak semua pihak menuju demokrasi substantif atau partisipatoris, bukan demokrasi prosedural, agar kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, membentuk ikatan kuat dengan rakyatnya, dan menjalankan mandat rakyat untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” urai LaNyalla.

“Maka, pendidikan terhadap pemilih merupakan kewajiban agar demokrasi kita semakin berkualitas, dan demokrasi kita semakin menguatkan kebhinekaan dalam ke-Indonesia-an,” sambungnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler