Connect with us

Opini Redaksi Koin

Hubungan Antar Mahluk

Sakti Sawung Umbaran

Published

on

Manusia dengan binatang, bisakah berkomunikasi. Jawabannya tentu saja bisa.

Manusia berhubungan dengan sesamanya lewat kata-kata atau bahasa isyarat sedangkan manusia dengan mahluk lain berhubungannya lewat rasa yang dilakukan dengan bentakan,belaian atau tatapan.

Tentu saja hubungan itu harus manusia yg mengelolanya.

Binatang cuma punya naluri .Cuma manusia mahluk yg punya akal budi yg buat aku merupakan salah satu anugrah yang menjadikan manusia sebagai mahluk paling mulia.Tentu harus bisa membuktikan kepantasannya atau jangan- jangan cuma meyebutkan predikat itu untuk sekadar penegasan ?

Kami tidak pernah memelihara kucing.Terus terang mungkin terpengaruh ungkapan, kucing tuh biar sudah dikasih makan tetap saja nyolong.

Itu yang terjadi pada Cu.Kepanjangan dari Culik atau Culas. Kl dibiarin suka nyolong. Tentu saja aku marah malah sampai kutendang. Setelah itu aku menyesal tapi kl Cu melakukan lagi tetap akan kuhajar.

Sejak itu Cu belum lagi berani nyolong. Tetap kami beri makan.

Cu melahirkan. Kejadian pertama di rumah kami. Dari tiga ekor cuma satu yang bertahan. Kami beri nama Ta. Lengkapnya Taft atau tabah.

Semula Ta tumbuh sebagai anak penakut dan penuh kecurigaan tapi perlahan mulai berani bahkan sudah manja. Hobinya gigit jempol kakiku yang nyembul dari sandal. Ta belum bisa mengukur kekuatannya jadi jempol kaki, jari lain atau malah tumitku sering baret. Aku harus maklum paling hanya mengibaskan kaki dan membunyikan bentakan kecil. Hush,hush. Ta lari tapi kemudian kembali dan menggigit atau mencakar lagi. Kadang keras kadang lembut. Kok lama-lama malah jadi hiburan buat aku.

Ta cantik. Kl kucing lain terkesan sipit, mata si Ta justru bulat dan teduh seperti permata.
Dari takut-takut Ta mulai sering menggoda. Lompat ke pangkuanku, menatap mataku bahkan berani menggigit daguku. Herannya Ta lakukan selalu lembut padahal sebenarnya aku agak khawatir juga.

Istriku yg biasanya tak pernah membelai kucing, kepada Ta dia berbeda. Cuma Ta yang boleh masuk rumah.
Kucing lain yang sering datang dan kemudian ” menjajah” halaman mungil kami namanya Bi. Tulisannya Be. Dari Cimeng wannabe.

Pasangan pendahulu mereka yg jantan namanya Cimeng yg betina Nyingnying.Setelah itu ada betina cantik namanya Triko. Dari Tricolor alias tiga warna. Setelah beberapa lama, ketiganya pergi entah ke mana. Datanglah Cu, Bi dan lahir Ta. Bi bawaannya rustig.Tenang,santai. Ekornya dijadikan permainan oleh Ta dia diam saja.

Sekitar sebulan lalu, sedang sayang sayangnya kami, Ta pergi. Bi juga. Sepuluh hari lalu Bi tiba-tiba nyelonong. Kalau biasanya dia tenang, sejak saat itu di ngeong-ngeong seolah mengatakan, ini aku kembali. Sediakan makanan. Kira kasih dia makan. Lahap,cenderung rakus..

Setelah itu Bi menghilang lagi. Tiga hari belakangan dia muncul lagi lantas datang-pergi sampai sekarang. Tetap cerewet kalau minta makan. Setelah itu kembali cuek dan santai tapi manja. Lho kok jadi seperti Ta.

Ta sendiri sampai sekarang belum kembali. Kami merasa ada yang hilang tapi sudahlah. Semoga Ta mendapatkan yang terbaik.

Ta, if you find better place and owner I try to understand but if you preferbto come it will be much more than verry welcome.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opini Redaksi Koin

Webinar “Pintu Belakang UU ITE Tidak Sesuai Kemerdekaan Berpendapat”

Published

on

Alhamdulillah, meski mendadak jadi juga diskusi 90 menit gunakan Google Meet dipandu oleh wartawan senior, Penanggung Jawab Neraca Firdaus Baderi pada Minggu, 7 Juni 2020 pukul 21-00 sampai 22.30 WIB, berikut ini Pointer Diskusi :

1. Sejak UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan sampai Maret 2016 atau sekitar delapan tahun terdapat 138 kasus yang dilaporkan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) dengan ancaman enam tahun penjara dan atau denda Rp 1 miliar.

2. Sepuluh fraksi di DPR RI pada Maret 2016 sepakat pasal tersebut menghambat kemerdekaan berpendapat karena, orang yang belum tentu bersalah sudah dapat ditahan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kasus Prita Mulyasari dan lainnya.

3. Perlu melakukan review terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE agar kemerdekaan menyatakan pendapat yang diamanatkan oleh konstitusi dapat berjalan dengan baik.

4. Perlu laksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil uji materi antara lain penerapan pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik diselaraskan dengan pasal dalam KUHP (antara lain Pasal 310, khusus ayat (3) di mana untuk kepentingan publik dan membela diri bukan tindak pidana, untuk itu diberikan kesempatan membuktikan).

5. Pansus DPR RI mendapatkan tiga opsi atas persoalan tersebut di atas !
A. Pasal 27 ayat (3) harus tetap ada, hal ini opsi pemerintah disampaikan Menkominfo.
B. Pasal 27 ayat (3) harus dihapus karena sudah ada pada KUHP, opsi ini disampaikan DPR RI dan masyarakat pro demokrasi.
C. Pasal 27 ayat (3) tetap ada, namun ancamannya pada Pasal 45 ayat (1) yaitu enam tahun dan atau denda Rp 1 miliar diturunkan di bawah lima tahun, merujuk rekomendasi putusan MK dan menjadi jalan tengah.

6. Pleno 1 DPR RI merekomendasikan amandemen terbatas terhadap UU ITE dilanjutkan ke paripurna dan akhirnya diputuskan amandemen.

7. Hasil amandemen bukan hanya menurunkan ancaman terhadap Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) saja tetapi juga ancaman terhadap Pasal 29 Jo. Pasal 45 ayat (3) dengan ancaman 12 tahun penjara dan atau denda Rp 2 miliar.

8. Kedua delik baik tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) maupun ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagai mana diatur Pasal 29 sanksi hukumnya diturunkan pada UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) menjadi empat tahun dan atau denda maksimal Rp 750 juta.

9. Merujuk pada putusan MK bahwa Pasal 27 ayat (3) UU. ITE adalah delik aduan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP terhadap tindak pidana delik aduan yang ancaman perbuatannya tidak melebihi lima tahun tak boleh dilakukan penahanan oleh Aparat Penegak Hukum, baik polisi, JPU maupun hakim.

10. Belakangan ini penahanan terhadap tersangka kasus pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi kembali, meskipun ancaman terhadap Pasal 27 ayat (3) pada Pasal 45 ayat (3) sudah turun menjadi 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta. Ternyata APH menggunakan Pasal 36 UU ITE, yang kita bahas malam ini sebagai pintu belakang.

11. Pasal 36 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain”. Ancamannya pada Pasal 51 ayat (2) berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

12. Ada dua rezim UU yang berbeda dalam diskusi kita malam ini :
A. Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) adalah rezim baru hasil amandemen yang sudah memasukkan pemikiran prodemokrasi termasuk putusan-putusan MK.
B. Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) adalah rezim lama.

13. Penerapan Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) pada era UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mungkin tidak terlalu masalah karena ancaman terhadap Pasal 27 semuanya ada pada Pasal 45 ayat (1) yaitu enam tahun penjara dan atau denda Rp 1 miliar, dengan demikian menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, APH bisa melakukan penahanan.

14. Penerapan Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) pada era UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) menjadi masalah besar bagi demokrasi karena ancaman terhadap Pasal 27 (3) pada Pasal 45 ayat (3) turun menjadi empat tahun penjara dan atau denda Rp 750 juta, dengan demikian menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP tidak boleh dilakukan penahanan, namun karena Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) ancamannya masih 12 tahun penjara dan atau denda Rp 12 miliar, tersangkanya menjadi bisa ditahan.

15. APH harus hati-hati menerapkan pasal pemberat yang diatur Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2), khususnya dalam kasus Pasal 27 ayat (3) sesuai putusan MK. Jangan sampai orang yang disangkakan memenuhi unsur penghinaan dan atau pencemaran baik dilakukan penahanan ternyata putusan pengadilan tidak terbukti dan apa yang dilakukan untuk kepentingan publik atau membela diri.

# Kesimpulan, platform media terus berkembang. Pastikan persyaratan administrasi sesuai Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan jangan ada pelimpahan tanggung jawab dari Pasal 12 UU Pers kepada individu.

Platform media baru televisi streaming, jangan sampai badan hukum perusahaan bercampur dengan usaha lain sehingga dikeluarkan dari habitat perusahaan pers sehingga disidik dengan UU ITE.

APH agar perhatikan putusan MK dan upaya DPR RI merevisi ancaman pasal pencemaran nama baik atau penghinaan dengan tidak mudah menggunakan Pasal 36 sebagai pemberat Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Continue Reading

Opini Redaksi Koin

Deddy Corbuzier Wartawan ?

Published

on

Wawancara antara Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, heboh. Saya termasuk dapat banyak pertanyaan ini.

Sebenarnya sejumlah pertanyaan sudah saya jawab pada akun media sosial. Namun tetap ada yang minta ditulis ulang secara utuh.

https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/26/langgar-aturan-ditjenpas-dewan-pers-sebut-deddy-corbuzier-wartawan-karyanya-produk-jurnalistik

Pertanyaan pertama adalah apakah Deddy Corbuzier melanggar dalam wawancara itu ? Saya jawab dengan tegas, tidak. Menyebarkan informasi adalah hak warga negara.

Bukankah mewawancarai harus izin sesuai aturan Menkumham ? Peraturan itu bersumber pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) karena mereka badan publik.

Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) aturan itu adalah prosedur izin wawancara warga binaan pada lingkungan Rutan atau Lapas. Apakah rumah sakit termasuk lingkungan Rutan atau Lapas ?

Bagaimana bila ada tahanan bahkan narapidana yang berada pada sel transisi di pengadilan. Mereka sering kali diwawancarai, baik sebelum maupun setelah sidang.

Sanksi harusnya diberikan internal pada pendamping karena tidak memeriksa orang yang berkunjung. Seharusnya segala macam benda termasuk kamera dan HP dititip, seperti kita masuk Lapas atau Rutan.

Pertanyaan lainnya apakah Deddy Corbuzier wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik ? Nah, yang ini harus memenuhi syarat Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Bila satu saja dari pasal di atas tidak terpenuhi maka dia bukan wartawan. Perusahaan pers tidak boleh campur dengan kegiatan lain dan harus berbentuk PT, yayasan atau koperasi.

Dewan Pers dalam verifikasi faktual ketat memeriksa Pasal 3 setiap akta notaris badan hukum perusahaan pers. Badan hukum yang bercampur ditolak sesuai Pasal 1 angka 2 dan pegiatnya bukan wartawan.

Deddy Corbuzier benar melakukan kegiatan jurnalistik berupa 6M. Apakah dia wartawan harus diperiksa dengan teliti badan hukumn perusahaannya.

Ronny Kusuma salah satu wartawan senior juga melakukan kegiatan serupa namun gunakan badan hukum pers sehingga menjadi karya jurnalistik.

Continue Reading

Opini Redaksi Koin

Wartawan Warga Kelas Satu ?

Published

on

Kenapa bila produk pers sengketanya diberlakukan khusus, berbeda dengan konten media sosial seperti youtuber, selebgram atau influencer ?

Apakah wartawan jadi warga negara kelas 1 yang diberlakukan khusus ? Kenapa penerapan hukum dalam kasus nyaris sama tetapi pakai UU berbeda ?

Sebenarnya siapa pun bisa menjadi wartawan karena profesi ini terbuka. Selegram, youtuber dan influencer juga bisa, asalkan penuhi ini !

Mereka semua sepanjang sebagai warga negara Indonesia diberikan kesempatan oleh Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers untuk berusaha bidang pers.

Pasal 9 ayat (2) menegaskan siapapun yang ingin mengambil peluang ayat (1) harus membuat badan hukum Indonesia.

Baik Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 maupun Pasal 9 ayat (2) sudah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, hasilnya permohonan uji ditolak.

Jadi pasal-pasal pada UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tetap menjadi hukum positif di Indonesia.

1. Pers tidak boleh dikelola perorangan tetapi harus lembaga (perusahaan) dan melakukan kegiatan jurnalistik.
2. Lembaganya (perusahaan) tidak boleh bercampur dengan usaha lain.
3. Bentuk badan hukumnya bisa PT, yayasan atau koperasi.
4. Selain persyaratan administrasi harus mematuhi kewajiban dan hak.
5. Asas kemerdekaan pers diberikan sebagai wujud kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
6. Pers dalam melaksanakan kegiatannya mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 18 ayat (1)
7. Pers memiliki kewajiban mematuhi Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (2)
8. Wartawan wajib memiliki dan mentaati Kode Etik Jurnalistik sesuai perintah Pasal 7 ayat (2).
9. Mengaku pers tidak memiliki badan hukum sebagaimana Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) diancam Pasal 18 ayat (3).
10. Penanggung jawab bertanggung jawab terhadap seluruh konten baik berita dan atau iklan sesuai Pasal 12.
11. Wartawan tidak bertanggung jawab terhadap berita yang sudah dipublikasikan, bukan karena warga negara kelas 1 tapi sudah ambil alih sesuai perintah UU.

Siapa pun yang ingin mendapatkan perlindungan hukum UU Pers silakan penuhi kewajiban UU Pers 🙏🙏

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler