Connect with us

News

Kantah ATR/BPN Kota Depok, Luncurkan “Depok Online Service” Upaya Go Digitalisasi

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Pandemi yang terjadi yang hampir dua tahun ini cukup memberikan pengaruh besar pada adaptasi penggunaan internet oleh masyarakat. Mau tak mau masyarakat dipaksa untuk lebih beradaptasi dengan lingkungkungan sosial. Tak hanya itu, transformasi digital menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dielakkan lagi.

Untuk itulah, Kantor pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Depok, Jawa Barat, memanfaatkan artificial intelligent (AI) dengan meluncurkan alternatif inovasi “Depok Online Service” (DOS).

“DOS” alias Depok Online Service yang coba dikembangkan oleh Kantah ATR/BPN Kota Depok, Jawa Barat ini adalah layanan digital sebagai penambahan pelayanan strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pengadaan Tanah untuk mengurangi problematika khusus permasalahan tanah.

Kepala Kantah ATR/BPN Kota Depok, Ery JP berharap, peluncuran program literasi digital nasional dengan “DOS” ini bisa membuat masyarakat, khususnya warga Kota Depok dan sekitarnya semakin cakap dalam menggunakan layanan digital di era globalisasi 2021.

“Dengan peluncuran program literasi digital nasional dengan “DOS” ini bisa membuat masyarakat, khususnya warga Kota Depok dan sekitarnya semakin cakap dalam menggunakan layanan digital di era globalisasi 2021. Sekaligus untuk memudahkan masyarakat pemohon sehingga tak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk mendaftarkan atau permohonan terkait layanan pertanahan,“ tutur Ery JP di kantornya di Sektor Anggrek, kawasan Boulevard, Kota Kembang, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Dalam peluncuran “DOS” ini, Ery juga memaparkan segelintir strategi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan di Kantah ATR/BPN Kota Depok berdasarkan data pertanggal 7 Sepetember 2021 dalam perkiraan jumlah 656.130 bidang tanah sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) yakni bidang terdaftar 563.451 bidang, bidang terpetakan 512.992 bidang, bidang belum terdaftar 92.679 bidang dan bidang yang belum terpetakan sebanyak 49.860 bidang. Sedangkan dalam data PTSL 2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misal, pada PTSL 2020, taget SHAT dari 3000 menjadi 40.000. Target PBT yang hanya 6000 menjadi 33.000.

“Untuk jumlah prosentase rekap scan Warkah di 208 sebanyak 786.450. Jika dirinci scan warkah di 208 sebanyak 88.73 persen, Jumlah BT sebanyak 579.003, scan buku tanah sebanyak 76.80 persen, jumlah surat ukur sebanyak 65.577 dan scan surat ukur sebanyak 64.83 persen. Sedangkan pencapaian layanan elektronik dari jenis kegiatan pengecekan di tahun 2020 dari 17273 ditahun 2021 menjadi 29241. Prosentasenya di 2020 dari hanya 0.54 persen menjadi 100 persen. Dari jenis kegiatan SKPT di tahun 2020 dari 1020 ditahun 2021 menjadi 1073. Prosentasenya di 2020 dari 0 menjadi 35.23 persen. Dari jenis kegiatan hak tanggungan elektronik di tahun 2020 dari 6872 ditahun 2021 menjadi 5734. Prosentasenya di 2020 dari 61.22 menjadi 1000 persen, dan Dari jenis kegiatan Roya elektronik di tahun 2020 dari 5428, ditahun 2021 menjadi 3631. Prosentasenya di 2020 dari 0.06 menjadi 0.25 persen,” tambah Ery merinci.

Lebih lanjut, Ery memaparkan bahwa progres pengadaan tanah di tahun 2021 dari proyek Jalan Tol Depok – Antasari dari target seluas 113.2123 Ha dengan bidang tanah 3.085 Ha yang terealisasi seluas 100.1960 Ha dengan bidang tanah 1.958 Ha dengan progresitas 63.47 persen. Dari proyek Jalan Tol Cinere – Jogorawi dari target seluas 135.8500 Ha dengan bidang tanah 4.313 Ha yang terealisasi seluas 123.5211 Ha dengan bidang tanah 3.768 Ha dengan progresitas 87 persen. Dari proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung dari target seluas 1.4648 Ha dengan bidang tanah 161 Ha yang terealisasi seluas 5.7300 Ha dengan bidang tanah 161 Ha dengan progresitas 100 persen selesai. Sedangkan dari proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi tahap 1 dari target seluas 1.4648 Ha dengan bidang tanah 5 Ha yang terealisasi seluas 0.497 Ha dengan bidang tanah 4 Ha dengan progresitas 80 persen selesai (1 bidang Kwarnas Pramuka sedang proses penggantian lahan.

Sementara itu, realisasi Bea Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai 1,2 triliun. Dan Hak Tanah (HT) dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai 4 triliun.

Dengan sekelumit rincian rangkaian kinerja Kantah ATR/BPN Kota Depok tersebut, ke depannya Ery JP berharap pelayanan digital “DOS” bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat pemohon terkait pertanahan. Sehingga semua layanan akreditasi yang diberikan oleh Kantah ATR/BPN Kota Depok bisa menjadi lebih mudah, praktis yang bisa dilakukan dengan dalam satu genggaman alat teknologi komunikasi melalui Handphone (HP), yakni “service in the pocket”.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler