Connect with us

News

Kemensos: Setiap SDM PKH harus bisa menggraduasi 10 persen KPM

Avatar

Published

on

Foto: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin didampingi Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi (kanan) memberikan piagam graduasi kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan Kabupaten Bogor, di Bogor, Kamis (6/8).

Bogor, Jawa Barat, koin24.co.id – Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menginstruksikan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar bersungguh-sungguh mengantarkan 10 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampinginya dapat cepat tergraduasi atau mengundurkan diri dari penerima bansos.

Untuk itu, mereka harus mempunyai strategi dalam melaksanakan tugas agar target graduasi dapat terlaksana.

“Tugas SDM PKH tidak hanya melaksanakan kegiatan rutin yaitu memastikan KPM menerima bantuan dan pelaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam melaksanakan tugas,” kata Pepen saat memberikan sambutan pertemuan SDM PKH se-Kabupaten Bogor, Kamis (6/8).

Pepen yang hadir bersama Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi menambahkan stretegi yang dapat dilakukan SDM PKH dalam memperbanyak graduasi KPM dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi informal yang ada dilingkungan tempat mereka bertugas seperti pengusaha setempat.

“SDM PKH harus dapat mengenali seluk beluk lingkungan tempat mereka bertugas. Kalian harus bisa tau pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan graduasi KPM,” tambah Pepen.

Dengan mengetahui dan mengenal lingkungan KPM, Pepen berharap proses graduasi dapat dilakukan dengan cepat. “SDM PKH harus berorientasi pada output yaitu graduasi. Saya minta kepada SDM PKH kebupaten Bogor agar berkerja keras dan bersinergi dengan dinas sosial untuk memperbanyak graduasi”, tegasnya.

Data Kemensos mencatat sebanyak 131.000 keluarga di Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan PKH. “Dari data ini SDM PKH Kabupaten Bogor harus bisa menggraduasi minimal 10 persennya ya,” cetus Pepen.

Di tempat yang sama sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bogor Yanti Gunayanti menjelaskan PKH sangat membantu program pemkab dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, peningkatan jumlah graduasi harus terus didorong agar warga miskin lainnya bisa mendapatkan giliran menerima bantuan PKH.

“Kami bersama SDM PKH Kabupaten Bogor akan berusaha keras agar banyak KPM PKH yang tergraduasi. Sehingga jatah yang mereka tinggalkan dapat diisi oleh warga miskin lainnya,” jelas Yanti.

Yanti menambahkan salah satu indikator keberhasilan kerja pemerintah daerah adalah jika dapat menekan angka kemiskinan.

Hingga Juli 2020, angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman mencapai angka 9,6 persen. Sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor mencapai 6,6 persen.

“Meningkatnya angka kemiskinan itu tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19,” lanjut Yanti.

Bahagia Bisa Graduasi

Dalam acara rakor dan pemantapan SDM PKH Kabupaten Bogor juga dihadirkan KPM yang telah keluar dari program PKH seperti Dahlia, salah satu KPM dari Cibereum.

Raut wajah bahagia terpancar di wajah ibu Dahlia saat menerima piagam penghargaan dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin.

Dahlia mengaku sangat bersyukur bisa graduasi dan tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah.

“Alhamdulillah saya bisa keluar dari program ini sehingga bisa digantikan dengan warga miskin lainnya,” jelas Dahlia.

Keputusan untuk mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH ini diambil ibu Dahlia setelah usaha servis barang-barang elektronik yang dijalankan suaminya mengalami kemajuan. Meski ia sendiri masih mempunyai unsur anak balita yang masih dimungkinkan untuk menerima PKH.

“Saya menjadi peserta PKH selama 3,5 tahun dan seiring penghasilan suami mulai membaik kami putuskan mengembalikan bantuan itu kepada pemerintah. Kami memilih mundur dari penerima bantuan,” jelas Dahlia.

Dahlia kini bisa bernafas lega dapat keluar dari masalah kemiskinan yang sempat menghampiri keluarganya. “Berkat bantuan dan bimbingan dari SDM PKH kini penghasilan keluarganya bisa mencapai 4-5 juta setiap bulannya.(*)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler