Connect with us

News

Menparekraf Sandiaga Uno berdialog dengan Mari Pangestu, ini poin yang dibahas

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, berdialog dengan Mantan Menparekraf yang kini menjabat sebagai World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships Mari Elka Pangestu membahas dan menjajaki kolaborasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Dalam pertemuan virtual yang dilakukannya di rumah di Jakarta pada libur akhir pekan ini, Sabtu (2/1/2021), Sandi berdiskusi banyak tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, sekaligus peran serta world bank di dalamnya.
“Pagi ini, Alhamdulillah saya terhubung dengan Manajer Direktur World Bank, Ibu Mari Pangestu yang kebetulan juga menjadi Menteri Pariwsata dan Ekonomi Kreatif pada kabinet sebelumnya. Kita diskusi mengani fokus ke depan quality dan sustainable tourism,” jelas Sandi.

Menparekraf Sandiaga Uno meyakini bahwa tahun 2021 sebagai ekonomi kreatif akan menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia. Pembahasan yang digarisbawahinya dalam pertemuan itu adalah perubahan fokus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan, yakni dari semula kuantitas dan pariwisata massal ke arah peningkatan kualitas dengan pariwisata yang berkelanjutan.

Perubahan fokus tersebut katanya juga merujuk pernyataan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang mengungkapkan key performance indicator (KPI) tidak hanya melulu bertumpu pada kuantitas, tetapi juga pendapatan dalam negeri dari sektor pariwisata.

Selain itu, dampak dari terbangunnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti penciptaan lapangan kerja yang menurutnya dapat dikembangkan lewat pendekatan berbasis data. “Pengembangan bisa dilihat dari indikator kualitas lainnya, seperti spending, kunjungan yang tidak merusak lingkungan yang berbasis alam, dan tatanan sosial dan sebagainya. Juga pola pariwisata ke depan tentunya akan berubah di tempat yang tidak banyak orang, seperti eco tourism, sport tourism, bersifat hibrid (campuran), mungkin menggunakan teknologi, platfom vitrual,” jelas Sandi.

“Juga lebih berbasis lokasi yang harus kita tingkatkan kesiapannya, serta berbasis pengalaman-story telling dan destinasi-destinasi yang dikelola dengan baik, dan akhirnya yang tidak menimbulkan kerumunan yang tidak aman dan nyaman,” tambahnya.

Bersamaan dengan hal tersebut, Sandi juga mengungkapkan hal menarik dalam pertemuan tersebut. Satu di antaranya membicarakan stimulus fiskal atau insentif untuk memperbaiki kawasan hingga akses menuju destinasi pariwisata.

Penyempurnaan kawasan pariwisata tersebut katanya juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimuljono, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Bersama ketiganya, Sandi mendapatkan komitmen untuk menyempurnakan infrastruktur, khususnya akses menuju kawasan pariwisata. Akses tersebut katanya sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan.
“Dari segi kesehatan kami sepakat dengan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) untuk menerbitkan SKB, agar sektor pariwisata ini bisa masuk kepada kualitas aman dan nyaman untuk pariwisata berbasis medis ataupun lainnya,” jelas Sandi.

“Dan juga sampai kepada hal-hal yang cukup detail seperti crew ship maupun yacht, juga akses jalan darat. Dan pariwisata yang berbasis berkelanjutan, aspek ekonomi digital, dan kreatifnya,” jelasnya.

Pengembangan pariwisata tersebut disebutkannya seperti pengembangan ecotourism di wilayah pesisir, seperti hutan mangrove atau terumbu karang. Restorasi kedua lokasi tersebut diyakininya dapat melahirkan objek wisata sekaligus menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal.

Dalam pengembangan objek wisata itu, pihaknya akan memberikan pelatihan mengenai standar pelayanan, seperti kebersihan, menjaga lingkungan hidup, pengelolaan sampah, hingga pengelolaan tur.

“Dan yang perlu kita garis bawahi adalah program cash transfer atau bantuan langsung tunai kepada para pekerja informal di sektor ini, karena kita tidak ingin mereka kehilangan penghasilan dan fokus untuk mereka bisa bertahan di tengah-tengah pandemi ini,” jelas Sandi.

“Ini adalah beberapa poin yang kita angkat yang mengutamakan sisi keselamatan dan kesehatan, tetapi juga dari sisi pendapatan serta pemasukan dari 30 juta lebih lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus kita selamatkan dengan program-program yang cepat inovatif, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat dari segi waktu,” tambahnya.

“Itu yang harus kita fokuskan ke depan,” kata Sandi bersemangat. (Sumber: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler