Connect with us

News

Presiden ingatkan urusan kesehatan dan ekonomi sama pentingnya

Avatar

Published

on

Foto: Presiden saat memberikan arahan mengenai Percepatan Penanganan Covid-19, Selasa (11/8) di Kodam III Siliwangi, Provinsi Jawa Barat. (Foto: Humas Setkab)

Bandung, Jawa Barat, koin24.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa urusan kesehatan dan ekonomi merupakan dua hal yang sama-sama penting sehingga tidak bisa hanya mengurusi Covid-19, namun soal ekonominya tidak diurus yang akhirnya juga menimbulkan problem sosial di masyarakat.

”Oleh sebab itu, berulang-ulang saya sampaikan gas dan remnya ini Bupati, Wali Kota, Gubernur ini betul-betul harus manajemennya dikendalikan dengan ketepatan yang baik,” tutur Presiden saat memberikan arahan mengenai Percepatan Penanganan Covid-19, Selasa (11/8) di Kodam III Siliwangi, Provinsi Jawa Barat.

Kepala Negara juga mengingatkan kembali urusan bantuan sosial (Bansos) agar dicek betul jangan sampai ada kondisi-kondisi di masyarakat kekurangan Sembako sehingga jika ada yang perlu dibantu dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

Berkaitan dengan Bansos, Presiden menyampaikan bahwa dari pusat sudah diberikan bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) untuk desa, subsidi listrik gratis untuk pemakaian 450 VA, 50% bagi 900 VA serta stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil lewat perbankan.

”Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya Bansos produktif, ini untuk UKM. Akan diberikan kepada 13 juta usaha mikro-usaha kecil kita. Bantuan modal kerja darurat sebesar Rp2.400.000, juga akan diberikan kepada 13 juta pekerja, di luar 10 juta yang Kartu Prakerja,” kata Presiden.

Kartu Prakerja, menurut Presiden, bagi yang terkena PHK, sedangkan untuk yang masih bekerja diberikan bantuan untuk yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan rencana dalam seminggu-dua minggu ini sudah akan keluar.

Bantuan-bantuan ini diberikan, menurut Presiden, yang diharapkan stimulus untuk ekonomi terutama menengah ke bawah bisa diberikan sehingga daya beli, konsumsi domestik juga akan naik sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh lebih baik dari kuartal kemarin. ‘

‘Kita tahu kuartal I 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah banyak yang negatif, kita masih tumbuh positif 2,97%. Tetapi di kuartal II kita sudah masuk ke minus dari 2,97% positif langsung minus 5,32%, ini hati-hati. Tadi di Jawa Barat di kuartal II juga sudah berada pada posisi minus 5,9%,” ujarnya.

Menurut Presiden, hal ini perlu hati-hati, tetapi Kepala Negara optimis di kuartal III akan lebih baik dari kuartal II dan diharapkan jika ingin tumbuh positif, perlu kerja keras. ”Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar yang namanya belanja dari APBD ini disegerakan untuk direalisasikan,” imbuh Presiden.

Secara nasional, Presiden sampaikan melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD sebesar Rp170 triliun di bank yang artinya penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini.

”Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi. Tapi kita juga patut bersyukur meskipun kita minus 5,32% coba kita lihat Italia minus 17,3%, Jerman minus 11,7%, Perancis minus 19%, negara-negara, Amerika minus 9,5%. Ini patut kita tetap harus alhamdulilah patut kita syukuri itu,” katanya.

Oleh sebab itu, Presiden minta agar realisasi anggaran disegerakan, terutama dalam kuartal III yakni bulan Juli, Agustus, dan September sangat menentukan. Ia menyampaikan bahwa begitu dibelanjakan sesegera mungkin bisa kembali lagi ke positif, masih ada peluang.

”Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Provinsi Jawa Barat sehingga kondisi-kondisi yang ada bisa dikendalikan,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Seskab Pramono Anung, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala BNPB Doni Monardo. (TGH/EN/setkab)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler