Connect with us

News

Tauladani dan warisi perjuangannya, TNI AL gelar dialog kiprah Laksamana Mas Pardi

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Laksamana Muda Mas Pardi merupakan pendiri TNI AL dan Kepala Staf Angkatan Laut pertama, pengembang ilmu pelayaran nasional dan turut serta menjadi delegasi RI pada Sidang Hukum Laut Internasional di Jenewa tahun 1958. Namun demikian perjuangannya dalam membesarkan bidang maritim di tanah air tidak banyak dikenal masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Dinas Sejarah Angkatan Laut (Disjarahal) mencoba mengangkat perjuangan sang Laksamana supaya bisa menjadi tauladan dan mewarisi perjuangannya dengan menyelenggarakan Dialog Sejarah yang bertema “Merunut Perjuangan Laksamana Mas Pardi Untuk Ibu Pertiwi”, di KRI Dewaruci yang sandar di Pelabuhan, Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/3).

Demikian disampaikan Kadisjarahal Laksamana Pertama TNI Supardi, S.E., MBA., CHRMP., saat membuka kegiatan diaog yang diselenggarakan di geladak KRI Dewaruci yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Mas dalam rangkaian kegiatan Syiar Samudera yang mengunjungi beberapa daerah di pulau Jawa. Kegiatan dialog yang mengikutsertakan mahasiswa dan pramuka Saka Bahari ini merupakan tindak lanjut penjabaran penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., yakni harapannya supaya prajurit TNI AL bisa mempunyai nilai positif di masyarakat. Dialog sejarah kemaritiman ini sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk dijadikan referensi dalam perjalanan hidupnya ke depan.

“Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengangkat nama dan perjuangan Laksamana Mas Pardi agar bisa memberikan inspirasi bagi pembangunan nasional berbasis maritim dengan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tegas perwira tinggi Alumni AAL angkatan 36 ini.

Dialog kesejarahan ini menampilkan tiga narasumber yaitu Letkol Laut (KH) Drs. Heri Sutrisno, M.Si., dari Disjarahal, Capt. Hadi Supriyono, M.Mar., dosen senior Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., Ketua Departemen Sejarah Universitas Diponegoro, dipandu oleh Letkol (E) Elias Baratiku.

Letkol Heri Sutrisno menyoroti perjuangan Laksamana Mas Pardi dalam membentuk dan mengembangkan TNI AL pada Masa Perang Kemerdekaan. Secara rinci perwira alumni Jurusan Sejarah Undip dan Dik Pa PK I 1993 ini mengungkapkan profesi maritim Mas Pardi dimulai pada zaman penjajahan Belanda dengan memasuki sekolah pelayaran dan diterima sebagai perwira di Gouvernement Marine (GM), semacam Coast Guard di masa Hindia Belanda dan ilmu pelayarannya ditularkan pada masa pendudukan Jepang dengan menjadi guru Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT). Setelah Indonesia merdeka Mas Pardi bersama para bahariawan Jakarta membentuk Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut dan setelah badan ini bertransformasi menjadi TKR Laut Mas Pardi diangkat sebagai Pemimpin Umum TKR Laut semacam jabatan Kasal pada saat ini dengan pangkat Laksamana III atau Laksamana Muda untuk ukuran saat ini.

Di tengah situasi yang sulit selama kemerdekaan Laksamana Mas Pardi meletakkan pondasi kekuatan TNI Angkatan Laut dengan mengembangkan pangkalan, armada, pendidikan angkatan laut dan menggelar berbagai operasi laut ALRI selama Perang Kemerdekaan.

Sementara itu, Capt. Hadi Supriyono mengungkapkan peran Mas Pardi di Jawatan Pelayaran atau Ditjen Perhubungan Laut saat ini. Setelah Perang Kemerdekaan perhatian sang Laksamana tercurah pada pengembangan ilmu pelayaran. Seperti halnya di angkatan laut pada masa sebelumnya, sejak tahun 1952 perhatian Mas Pardi pada pendidikan pelayaran diimplementasikan pada pendirian Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) di Jakarta dan Sekolah Pelayaran Semarang (SPS) yang saat ini dikenal sebagai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Lebih lanjut dosen senior alumni sekolah pelayaran Del Helder ini menyatakan bahwa Mas Pardi berupaya para pelaut Indonesia menjadi tuan di negara sendiri. Oleh karena itu pendidikan perwira pelaut harus terus dikembangkan agar bangsa Indonesia tidak lagi sebatas sebagai awak atau pegawai rendahan (jongos) di kapal.

Kapasitas keilmuan maritimnya tercermin dari buku-buku yang ditulisnya dan menjadi referensi utama di sekolah-sekolah pelayaran seperti Kuasailah Lautan Indonesia (1951) Pesawat Navigasi untuk Sekolah Pelayaran (1954), Almanak Nautika (1965) dan Ilmu Pelayaran Datar (1967).

Sedangkan Dr. Dhanang Respati menyatakan bahwa penggalan-penggalan narasi tentang Laksamana Mas Pardi sudah menyuratkan dengan jelas bahwa tokoh ini bukan orang sembarangan. Namun demikian alumni S3 Sejarah UGM ini mengingatkan untuk harus menyusun narasi yang lengkap dan komprehensip dalam sebuah buku biografi. Buku tersebut berisi latar belakang sosial budaya tokoh ini, perjuangan dan perannya di berbagai bidang kemaritiman di tanah air, dan sejauh mana bobot perannya dalam mengembangkan kemaritiman Indonesia. Latar belakang sosial budaya untuk menjawab pencapaian prestasi Laksamana Mas Pardi. Berbagai tempat yang menjadi medan baktinya merupakan sumber inspirasi. Sedangkan bobot perjuangannya untuk menentukan kadar perjuangan dan kepahlawanan seorang Mas Pardi. Tentunya karya ini membutuhkan riset sejarah yang mendalam dan pada waktunya digunakan sebagai bagian dari pengusulan Pahlawan Nasional. (Dispenal)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler