Connect with us

News

Webinar HPN 2021, industri kelapa sawit mampu bangkitkan ekonomi nasional dan media

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Industri kelapa sawit nasional terbukti berkontribusi untuk membantu pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi 16 juta pekerja.

“Saat banyak sektor ekonomi terdampak akibat pandemi Covid-19 industri sawit menjadi satu dari sedikit industri nasional yang tidak terkena dampak pandemi Covid-19,” jelas Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Hal tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara dalam webinar peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan PWI Pusat dengan tema “Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Menilik keberlanjutan sawit yang mampu menopang pengembangan ekonomi nasional, operasional perkebunan sawit selama pandemi ternyata tetap berjalan meski memberlakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga 16 juta pekerja di sektor sawit tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan di tengah kelesuan ekonomi sepanjang 2020.

“Industri kelapa sawit telah berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 16 juta pekerja. Sehingga industri sawit merupakan sektor strategis yang perlu dikawal oleh seluruh komponen masyarakat,” kata Airlangga.

Dalam seminar tersebut Airlangga juga menjelaskan saat ini industri sawit mengalami tantangan dari negara luar. Sebagai produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pangsa pasar dunia dan komoditas ini berkonstribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah dan masyarakat wajib membela industri ini.

Salah satunya tantangan indusrti ini adalah kampanye negatif dari negara lain. pemerintah bersama stakeholder kelapa sawit, kata Airlangga telah melakukan upaya diplomasi, advokasi, dan kampanye positif terhadap kampanya negatif yang ditunjukkan kepada kelapa sawit.

“Pemerintah. Indonesia secara resmi telah melakukan gugatan di WTO terkait kebijakan diskriminasi terhadap kelapa sawit,” ucap Airlangga.

Tak sampai di situ, melalui industri sawit, pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL. Komitmen ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO (Crude Palm Oil).

Airlangga menjelaskan, pemerintah terus berupaya mengembangkan kebijakan domestik demand dari produk kelapa sawit, antara lain pengembangan Biodiesel B30 sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

“Program pengembangan B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida di tahun 2020. Indonesia memiliki luas kebun sawit sekitar 16,3 juta hektare yang menyerap sekitar 2,2 miliar ton CO2 dari udara setiap tahun,” kata Airlangga.

Sementara itu Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman mengatakan perkebunan kelapa sawit tersebar di 190 kabupaten di Indonesia dan telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah sentra.

“Berdasarkan perhitungan statistik peningkatan produksi CPO sebgai produk utama kelapa sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di daerah daerah sentra perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.

Sawit sebagai komoditas yang paling produktif menyumbang 42% dari total suplai minyak nabati dunia, pertumbuhan permintaan minyak nabati dunia meningkat 8,5 juta metrik ton setiap tahun. Meski di hantam badai pandemi tetapi industri sawit masih memperlihatkan kinerja ekspor yang baik.

“Ketahanan industri sawit Indonesia terhadap krisis ekonomi yang terjadi saat ini terbukti. Petani terjamin kesejahteraannya di tengah kelesuan ekonomi di mana operasional di perkebunan sawit tetap berjalan normal dengan protokol kesehatan ketat,” ucapnya.

Dari sisi media, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun mengimbau manajemen komunikasi industri sawit ditingkatkan. Ia menjelaskan selama ini dewan pers menuntut media bersikap kritis termasuk kepada industri sawit, jika selama ini pemberitaan yang banyak muncul terkait industri sawil ialah hal negatif maka perlu ditinjau dari aspek suplai data yang ada. Selama ini media kemungkinan mendapat informasi yang kurang seimbang.

“Saya pikir ada dua hal yang terjadi dari kasus industri sawit ini seperti teman wartawan mendapat banyak informasi yang kadarnya negatif dibanding positif, bisa dilakukan misalnya dengan mengajak wartawan ke pelosok perkebunan melihat keberhasilan sawit kemudian semua aspek ini yang saya kira BPDPKS harus langsung berhadapan lah dengan wartawan apa yang harus disiapkan agar teman teman wartawan mendapat informasi yang berimbang,” jelas Hendry.

Terkait kesinambungan antara industri dan media, Hendry mengharapkan agar industri dan media saling menopang demi kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan media sendiri.

“Kita bisa juga mencontoh di Thailand misalnya saat industri pariwisata (nasional) di sana menurun, media bahu membahu menaikkan pamor wisata mereka sebab ketika wisata menurun, iklan dari industri ini pun juga hilang. Mungkin di industri sawit ini bisa pula dicontoh,” tambah Hendry. (HumasHPN2021)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler