Connect with us

News

JHL Group Usulkan Tenaga Medis Covid-19 Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

JAKARTA, Koin24.co.id – Kabar duka terus datang di tengah pandemi Covid -19. Tenaga medis berguguran di tengah perjuangannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, berdasar data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga 13 September 2020, sudah ada 115 dokter meninggal terpapar Covid-19. Puluhan perawat juga bertumbangan.

Banyaknya tenaga medis yang berguguran, membuat Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo prihatin.

Dia mengaku merasa terpukul ketika mendengar kabar dokter-dokter dan tenaga medis bertumbangan.

“Saya sangat sedih mereka gugur dalam menjalani tugasnya di tengah pandemi,” kata Jerry, Sabtu (19/9).

Nah, yang membuat Jerry semakin bersedih adalah ketika mendengar kabar para tenaga medis yang diusir dari rumah kos atau kontrakannya.

Tenaga medis itu diusir lantaran pemilik kontrakan atau warga sekitar khawatir terpapar virus darinya.

“Padahal mereka (dokter dan perawat) sudah berjuang sepenuh hati,” ujarnya.

Karena itu, Jerry mengusulkan ke pemerintah untuk memperbanyak tempat tinggal yang layak sesuai dengan protokol Covid-19 bagi para tenaga medis yang membutuhkannya.

“Itu (tempat tinggal layak) sangat penting untuk mereka,” ujarnya.

Memang, seharusnya tenaga medis untuk sementara tidak serumah dengan keluarga. Apalagi belakangan ada klaster keluarga.

“Jadi terkadang hal sepele, bisa berakibat fatal,” tandas Jerry.

Tingginya jumlah tenaga medis yang terpapar juga disebabkan kurangnya alat pelindung diri (APD) untuk mereka. Dalam persoalan ini, sejatinya Jerry tak berdiam diri.

Dia ikut membantu pemerintah memberikan ribuan alat pelindung diri kepada para medis melalui posko Merah Putih Kasih Fondation (MPKF) Peduli.

“Kita harus memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para medis. Terutama bagi mereka yang gugur,” ujar pengusaha Tangerang yang dikenal memiliki jiwa sosial tinggi ini.

Bahkan Jerry mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahi piagam atau tanda penghargaan “Pahlawan Kemanusiaan” kepada para dokter dan tenaga medis.

“Piagam penghargaan ‘Pahlawan Kemanusiaan’ ini harus diberikan kepada dokter dan tenaga medis yang gugur maupun yang sampai sekarang masih bertugas dan berjuang dengan tulus,” kata Jerry.

“Jasa mereka semua sangat besar untuk kemanusiaan,” imbuhnya.
Memang piagam itu bisa jadi sebuah kertas belaka, tapi kata Jerry, akan membuat tenaga medis merasa sangat dihargai dan dicintai masyarakat dan khususnya pemerintah.

Bahkan, piagam itu bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga hingga anak cucu para tenaga medis.

“Jika nanti pandemi ini sudah berakhir, harus ada monumen yang mencatatkan nama-nama dokter dan tenaga yang gugur. Jasa-jasa mereka harus kita diingat selamanya. Sampai anak cucu kita!” kata Jerry dengan suara bergetar.

Namun balik lagi, Jerry mengatakan, semua keputusan ada di tangan pemerintah. Masyarakat hanya bisa memberi masukan, saran, dan mentaati aturan yang ada.

“Ini semua demi kebaikan diri sendiri dan bangsa,” tutupnya.

News

UNIS Gandeng Yayasan Cakra Inti Indonesia untuk Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Pascasarjana

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Tangerang,koin24.co.id – Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) menjalin kerjasama strategis dengan Yayasan Cakra Inti Indonesia dalam upaya memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya pada program pascasarjana magister hukum, magister manajemen, dan magister ilmu administrasi yang memiliki akreditasi baik sekali.

Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas layanan pendidikan tinggi di Lembaga dan Institusi Nasional, sekaligus mewujudkan komitmen pemerataan akses pendidikan tinggi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Tangerang Rabu, 7 Februari 2024, oleh Rektor UNIS, Prof. Dr. H. Mustofa Kamil, DIP.,RSL.,M.Pd., bersama Ketua Yayasan Cakra Inti Indonesia, Mubarok. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Program Pascasarjana, Dr. Edi Mulyadi, SE., M.Si., dan Wakil Direktur Program Pascasarjana, Dr. Teuku Fajar Shadiq, SE.,MM., serta Dewan Pembina Yayasan Cakra Inti Indonesia, Dr. Achmad Mulyana, S.E., M.M., Kaprodi Magister Hukum, Kaprodi Magister Manajemen, Kaprodi Magister Ilmu Administrasi, dan civitas akademika Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.

UNIS, didirikan pada tahun 1966, adalah perguruan tinggi pertama di Banten. Pada masa itu, pemuda Tangerang menghadapi kesulitan dalam melanjutkan pendidikan tinggi karena harus pergi ke kota besar di luar Tangerang dengan biaya yang besar. Berkembangnya UNIS tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan para pengusaha di wilayah Tangerang.

Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi fokus UNIS dalam dinamika pembangunan. Dengan disiplin dan produktivitas sesuai profesi serta tanggung jawab sosial, UNIS berupaya meningkatkan kualitas para eksekutif dan tenaga edukatif.

UNIS membuka Program Pascasarjana (S2) pada tahun akademik 2000/2001 dengan konsentrasi Program Studi Ilmu Administrasi. Pada tahun akademik 2002-2003, Program Pascasarjana UNIS Tangerang membuka dua konsentrasi baru, yaitu Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Pendidikan. UNIS memiliki reputasi baik dalam akreditasi yang diakui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Republik Indonesia.

Yayasan Cakra Inti Indonesia, sebagai Badan Hukum yang memiliki Perijinan dan Legalitas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses, pelayanan, dan kesempatan belajar kepada mahasiswa berprestasi.

“Kami mengembangkan sistem pelayanan berbasis kampus digital (E-campus), sehingga memudahkan pelayanan mahasiswa melalui gadget/smatrphone berbasis digital sesuai kemajuan zaman,” kata Ketua Yayasan Cakra Inti Indonesia Mubarok dalam keterangan tertulis Rabu, 7 Februari usai penandatanganan nota kesepahaman dengan UNIS.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, UNIS terus mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). UNIS memiliki dosen dan mahasiswa unggul yang berkontribusi dalam membangun peradaban baik nasional maupun internasional.

Rektor UNIS, Prof.Dr.H. Mustofa Kamil, Dip.,RSL.,M.Pd, menegaskan komitmen untuk menjadikan UNIS sebagai kampus yang berbasis pada teknologi digital hingga tahun 2036. Dia menyatakan perlunya penyesuaian kurikulum, infrastruktur, dan layanan kepada mahasiswa dengan perkembangan teknologi dan budaya baru.

“Kita dapat mengembangkan berbagai hal yang berkaitan dengan Iptek. Terutama teknologi digital semakin hari semakin berkembang. Sampai tahun 2036 kita arahkan UNIS sebagai kampus yang berbasis pada teknologi digital,” ujar Prof.Dr.H. Mustofa Kamil, Dip.,RSL.,M.Pd, dalam keterangan tertulisnya di Tangerang, Rabu, 7 Februari.

Continue Reading

News

BPN Kota Depok: Urus Sertifikat PTSL 2024 Gratis, SKB 3 Menteri Tetap Jadi Panduan

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Indra Gunawan, Kakanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kota Depok, Senin,(5/2/2024)lalu. (Foto: BPN Kota Depok)

DEPOK, Koin24.co.id – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 sudah dimulai. Program ini menawarkan layanan gratis yang mencakup proses dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah. Namun, ada beberapa proses lain yang biayanya harus ditanggung oleh masyarakat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Indra Gunawan mengatakan program PTSL ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018.

Sementara dalam praktiknya, proses-proses tersebut, meliputi pemasangan tanda batas, persiapan dokumen. Jika ada warisan, tentu saja diperlukan surat waris. Demikian pula jika ada transaksi jual beli maka akta jual beli dan pembayaran pajak diperlukan.

“Semua biaya tersebut, ditanggung oleh masyarakat. Jadi, yang gratis adalah semua biaya yang ditanggung pemerintah dari proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat,” terang Indra Gunawan kepada wartawan, Selasa,(6/2/2024).

Ketika ditanya apakah pihak kelurahan di Kota Depok dapat memungut biaya dalam program PTSL? Indra menyebut diperkenankan dengan catatan, bahwa jumlahnya harus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Soal biaya, untuk wilayah Jawa dan Bali, sebesar Rp 150.000. Biaya ini digunakan untuk persiapan dokumen, pengadaan patok, dan operasional petugas kelurahan atau desa,” jelasnya.

Lalu, proses apa saja yang tidak dipungut biaya dalam program PTSL? Indra menyebut proses itu meliputi penyuluhan, pengumpulan data yuridis (seperti pengumpulan berkas alas hak) pengumpulan data fisik (seperti pengukuran bidang tanah).

Termasuk, sambung Indra terkait pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak, pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan sertifikat, supervisi dan laporan.

Kemudian, jika ada beberapa hal lain yang biayanya harus ditanggung oleh masyarakat. Misalnya, penyediaan surat tanah (jika belum ada), pembuatan dan pemasangan tanda batas atau patok, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika terkena, dan lain-lain (seperti meterai, fotokopi, letter C, dan sebagainya).

Sementara itu, Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral BPN Kota Depok, Agus Tresna membenarkan penjelasan yang disampaikan Indra Gunawan.

“Pemerintah dalam hal BPN Kota Depok berupaya untuk memfasilitasi proses sertifikasi tanah bagi masyarakat. Salah satu keuntungan utama dari program ini adalah bahwa pengurusan sertifikat tanah PTSL tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Agus Tresna.

Program PTSL bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan kepemilikan tanah mereka, sehingga dapat memperoleh hak yang sah dan memiliki kekuatan hukum melalui penerbitan sertifikat tanah.

“Harapannya dengan program ini, masyarakat dapat mengurus sertifikat tanah mereka tanpa harus membayar biaya apapun. Ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke hak atas tanah mereka,” jelasnya.

Lalu apa saja ketentuan SKB Tiga Menteri yang dimaksud, Agus menjelaskan ketentuan SKB tiga menteri mengatur berbagai aspek terkait dengan program PTSL, termasuk kriteria dan prosedur untuk pengajuan sertifikat tanah hingga mekanisme untuk penyelesaian sengketa tanah.

“Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses sertifikasi tanah berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” jelasnya.

Agus menyadari masih banyak warga Kota Depok yang mempertanyakan persyaratan pengajuan PTSL.

Berikut ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat Kota Depok dalam pengajuan sertifikat PTSL 2024:

1. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP): Dokumen ini diperlukan sebagai bukti identitas dan status kependudukan pemohon.

2. Surat Permohonan Pengajuan Peserta PTSL: Surat ini berfungsi sebagai bukti permohonan resmi dari pemohon untuk mengikuti program PTSL.

3. Pemasangan Tanda Batas Tanah: Tanda batas tanah harus dipasang dan disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan.

4. Bukti Surat Tanah: Bukti surat tanah bisa berupa Letter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Berita Acara Kesaksian, atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik.

Sedangkan untuk proses pengajuan PTSL di BPN Kota Depok cukup mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Siapkan dokumen persyaratan yang diperlukan dengan lengkap.

2. Datang ke Kantor BPN Kota Depok pada jam kerja.

3. Ikuti petunjuk petugas dengan baik.

4. Jika muncul pertanyaan, warga diminta tidak ragu untuk bertanya kepada petugas.

“Sekali lagi, bahwa program PTSL di Kota Depok memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Dengan catatan, memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah,” pungkas Agus Tresna mendampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Pastikan Kepemilikan Tanah, Pj. Gubernur Heru Serahkan 21 Sertifikat Tanah kepada Warga Kelurahan Pegangsaan Dua

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id – Dalam upaya memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan 21 (dua puluh satu) sertifikat tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga RT 003/RW 003, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (5/2/2024).

Pemberian sertifikat dilakukan bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DKI Jakarta Wartomo dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.

“Hari ini saya menyerahkan 21 sertifikat tanah kepada warga Kelurahan Pegangsaan Dua. Untuk warga lainnya di sini sudah menerima sertifikat kepemililan tanah mereka. Sedangkan 21 sertifikat yang menyusul, kita bagikan hari ini. Kita pastikan semua warga di Kelurahan Pegangsaan Dua sudah terbagikan sertifikat tanahnya,” kata Pj. Gubernur Heru seperti dikutip melalui siaran PPID, Senin, (5/2/2024).

Pj. Gubernur Heru mengatakan, kepemilikan tanah atau lahan menjadi sah dengan adanya bukti hukum berupa sertifikat tanah. Karena itu, Pj. Gubernur Heru menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kanwil BPN DKI Jakarta yang telah bekerja keras menerbitkan sertifikat tanah kepada warga Jakarta tanpa ada pungutan biaya.

“Saya berterima kasih kepada Kepala Kanwil BPN DKI Pak Wartomo dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kepastian hak kepemilikan tanah, yaitu sertifikat hak milik. Saya juga berterima kasih kepada Wali Kota, Camat, Lurah, yang telah melakukan pendataan bersama Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara. Dan hari ini tadi kita lihat sudah dibagikan,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Dalam acara yang sama, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Wartomo mengatakan, penyerahan puluhan sertifikat tanah tersebut merupakan hasil sinergi antara Kanwil BPN DKI Jakarta bersama Pemprov DKI. Hal itu dilakukan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

“Memang (pemerintah) harus memberikan kepastian hak setiap bidang tanah. Di seluruh Indonesia ada kurang lebih 126 juta bidang tanah, dan di Jakarta ada 1,8 juta bidang. Di Jakarta Utara, salah satunya sudah kita selesaikan semua,” kata Wartomo.

Ia berharap, penerbitan sertifikat tanah berstatus SHM dapat memberikan kepastian hukum, ketenangan, serta menghindari permasalahan pertanahan, baik sengketa, konflik, dan perkara. “Insya Allah lebih memberikan suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah segera bisa memberikan satu database pertanahan,” ungkap Wartomo.

Sementara itu, Khatib, warga RT 003/RW 003 mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Heru yang memberikan sertifikat tanah secara gratis. Dengan bantuan Pemprov DKI, impiannya untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah miliknya bisa terwujud.

“Saya mau berterima kasih sama Pak Gubernur, Pak Camat, Lurah dan Kanwil BPN, karena saya telah diberikan sertifikat gratis. Saya mengucapkan banyak-banyak dan beribu terima kasih karena dapat sertifikat gratis,” ucap Khatib.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Heru juga mengecek distribusi Sembako Murah di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) H. Oyar, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan bersinergi bersama Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), sebanyak seribu paket sembako dijual dengan harga terjangkau.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler