Ekonomi
Kata Menkeu, reformasi perpajakan termasuk upaya kemudahan berusaha di Indonesia
Jakarta, koin24.co.id – Salah satu hal yang ada di dalam Undang-undang omnibus law Cipta Kerja adalah bidang perpajakan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa Undang-undang (UU) PPh, UU PPN dan UU KUP perlu dilakukan redesigning dan reformasi. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato kunci pada acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan, yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Kamis (19/11).
“Sekarang adalah tren digitalisasi, kita perlu untuk meyakinkan bahwa kita bisa mengkoleksi pajak di era digital. Kita juga perlu untuk meyakinkan bahwa kita bisa menjaga hak perpajakan Indonesia dan tidak terjadi erosi perpajakan kita karena orang bisa melakukan tax avoidance dan tax allowance, di sisi lain kita juga perlu untuk membuat daya tahan Indonesia di bidang perpajakan yang kompetitif. Inilah yang coba untuk kita masukkan di dalam Undang-undang Cipta Kerja di bidang perpajakan,” tegas Menkeu.
Beberapa latar belakang dalam klaster kemudahan berusaha yang di dalamnya menyangkut bidang perpajakan adalah upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan mendorong investasi ditengah perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Maka, diperlukan berbagai perubahan berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk tiga undang-undang perpajakan yaitu UU PPh, UU PPN dan UU KUP dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini juga perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum dan keadilan iklim usaha.
Pada UU PPh dilakukan perubahan di mana subjek pajak orang pribadi di makin diperjelas. Apabila mereka tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka mereka menjadi wajib pajak atau subjek pajak dalam negeri. Apabila warga negara Indonesia berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari mereka bisa menjadi subjek pajak di luar negeri dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini semua menurut Menkeu untuk memberikan klarifikasi dan kepastian status dari subjek pajak tersebut. Selanjutnya, perubahan juga dilakukan pada pengenaan PPh untuk warga negara asing yang merupakan subyek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu, hanya atas penghasilannya di Indonesia saja.
“Kita membutuhkan pertukaran teknologi, knowledge yang makin tinggi, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan ini muncul apabila ada interaksi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di bidang yang memang mereka kuasai pada teknologi dan pengetahuan. Untuk bisa menarik mereka ke dalam negeri, maka dibutuhkan kepastian pajak bagi mereka,” sebut Menkeu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Perubahan pada UU PPh juga ada pada penghapusan PPh atas deviden dari dalam negeri. Lalu, deviden dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diivestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Lalu, penghasilan dari luar negeri selain BUT juga akan diberikan insentif apabila mereka diinvestasikan di Indonesia.
Di dalam omnibus law Ciptaker ini juga memasukkan berbagai non objek PPH yang bagi laba atau sisa hasil usaha dari koperasi. Hal ini untuk mendorong agar masyarakat berlomba untuk membuat koperasi dan jumlah dari membership diperkecil sehingga bisa menciptakan koperasi yang makin produktif. Non obyek PPh juga dikenakan untuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk PPh pasal 26 mengenai tarif atas bunga juga dilakukan penyesuaian, dan penyertaan modal yang dalam bentuknya asset (inbreng) tidak terhutang PPN.
Selanjutnya pada UU PPN, Menkeu juga mengatakan bahwa dilakukan beberapa perubahan. Masyarakat terutama usaha kecil menengah yang selama ini sering melakukan konsinyasi dalam usahanya, kini konsinyasi bukan merupakan kategori penyerahan barang kena pajak. Lalu, dan ada relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak, pencantuman NIK pembeli dibolehkan yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak, dan adanya pengaturan mengenai faktur pajak untuk PKP pedagang eceran.
Menkeu melanjutkan bahwa di bidang KUP, sanksi administrasi pengungkapan sendiri dan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak juga telah diatur. Pemerintah juga melakukan pengaturan ulang mengenai sanksi administrasi pajak dan imbal bunga yang dilihat agar lebih adil, sehingga bisa menimbulkan sikap dari pengusaha yang lebih kooperatif dan produktif. Pemerintah mencoba merasionalkan ini untuk mendorong sikap yang lebih positif dan kooperatif, tapi tetap akan melakukan enforcement apabila ada wajib pajak yang tidak patuh
“Kepastian mengenai perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi dunia usaha dan kami mencoba untuk betul-betul menciptakan kepastian sehingga kita betul-betul menciptakan playing field yang makin pasti dan makin baik. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa Omnibus law di bidang cipta kerja adalah upaya yang nyata bagi Indonesia untuk melakukan langkah fundamental secara struktural agar Indonesia bisa benar-benar maju menjadi negara yang makin sejahtera dengan income perkapita makin tinggi dan tentu makin adil,” tutup Menkeu. (nug/hpy/nr/Sumber: Kemenkeu)
Ekonomi
Kerja Sama dengan Pos Indonesia, Treetan Mudahkan Layanan Wisata Halal dan Umrah Melalui PosPay
Fikom Universitas Esa Unggul Gelar Sosialisasi Strategi Tembus Jurnal Bereputasi
Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai
BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara
Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul
Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024
Iqbal Irsyad dan Berman Nainggolan Mengartikulasikan Visi dan Misi Mereka
Halalbihalal, Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Menguat
Buka Pra-UKW PWI Riau dan Papua Tengah, Ketum: UKW dan SJI Prioritas Program PWI Pusat
PDBN Gelar Mudik Gratis 5 Bus, Diapresiasi PGSI Demak
Klarifikasi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH
Klarifikasi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
PDBN Gelar Mudik Gratis 5 Bus, Diapresiasi PGSI Demak
Buka Pra-UKW PWI Riau dan Papua Tengah, Ketum: UKW dan SJI Prioritas Program PWI Pusat
Halalbihalal, Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Menguat
Iqbal Irsyad dan Berman Nainggolan Mengartikulasikan Visi dan Misi Mereka
Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024
Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai
Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul
BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara
Sarapan Subuh, ketan bumbu dan gemblong ketan
Gara-gara Covid-19 rela berbuat seperti ini
“Martabak Alul” kaki 5 yang melayani dengan berbagai jenis pembayaran
Nasi kebuli murah meriah di Bambu Apus
DIRGAHAYU TNI “SINERGI UNTUK NEGERI”
Sambutan Kapolda Metro dalam rangka Baksos Sembako 25 ton menyambut HUT ke-65 Lantas Bhayangkara
Sepenggal sejarah merah putih di tanah Papua
Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 0505/JT bantu giat cek poin perbatasan
Ucapan Selamat Idul Fitri dari Letnan Jenderal TNI AD, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Simak video ini soal test cepat Covid-19
-
News2 months agoBPN Kota Depok Bahas Progres PTSL 2024, Indra Gunawan: Edukasi Warga, Benamkan Pungli
-
News2 months agoSAFARI RAMADAN YASTROKI, DR. TUGAS : SI MISKIN RENTAN STROKE
-
News1 month agoDEPRESI LANDA RAKYAT KECIL, YASTROKI DESAK PEMERINTAH HASIL PEMILU 2024 UTAMAKAN PEREKONOMIAN MIKRO
-
News1 month agoBPN Kota Depok Mantapkan 6 Area Perubahan Menuju Zona Integritas, Indra Gunawan Paparkan Manfaatnya
You must be logged in to post a comment Login