Connect with us

News

Kepala BNPB: ‘Rapid Test’ terutama bagi warga kontak langsung pasien Covid-19

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24 – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyampaikan bahwa Gugus Tugas telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan mulai tanggal 17 Maret yang lalu ketika terselenggaranya rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK dan Menko Polhukam dengan sejumlah menteri lainnya untuk melakukan rapid test.

”Tentunya targetnya adalah masyarakat luas, terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif dan tentu ini menjadi prioritas utama. Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini, mungkin juga akan sulit karena akan sangat banyak penduduk kita, jumlahnya 270 juta jiwa,” ujar Doni saat menjawab pertanyaan melalui daring, Kamis (19/3).

Menyangkut masalah rumah sakit rujukan, Doni yang juga sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sementara ini ada 130 rumah sakit rujukan, untuk wilayah DKI dan sekitarnya masih relatif agak kurang dan ada 5 rumah sakit swasta yang nanti akan menampung pasien Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur itu bisa mencapai 1.000 unit.

”Demikian juga adanya tawaran dari sejumlah pengusaha, ya karena sekarang ini banyak hotel yang relatif kosong sehingga mereka juga karena kepeduliannya kepada negara, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan mereka sudah menawarkan. Untuk itu nanti Tim dari Kesehatan kemudian juga sejumlah pihak lainnya, akan menilai kesiapan dari tempat-tempat tersebut,” kata Doni.

Khususnya untuk Wisma Atlet, lanjut Doni, tim gabungan juga telah melakukan survei ke Wisma Atlet di Kemayoran dan saat ini sudah ada 2 tower yang mungkin dalam waktu tidak lama lagi sudah bisa berfungsi untuk sekitar plus minus 2.000 tempat tidur.

”Kemudian juga penyelenggara dari penanganan pasien yang ada di Wisma Atlet ini akan kita serahkan kepada satuan TNI gabungan. Ya tentunya TNI yang memiliki kualifikasi di bidang medis ya, baik dari angkatan darat; ada Puskes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara di bawah kendali nanti dari Puskes TNI,” imbuhnya.

Sesuai arahan Presiden. lanjut Doni, pasien nanti rute dipastikan supaya para petugas juga harus dalam kondisi aman. ”Kemudian Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri BUMN telah mengatur tower-tower yang digunakan untuk dukungan logistik dan juga untuk hospitality bagi para penyelenggaranya. Baik untuk unsur TNI dan juga sebagian dari Polri, serta tenaga medis lainnya,” ujarnya.

Lab-lab yang jadi rujukan, menurut Doni, sudah ada 12 namun demikian apabila nanti kapasitas lab ini terbatas, Gugus Tugas akan memohon kembali kepada Menteri Kesehatan untuk ditambah, paling tidak ada sekitar total 40 lab pernah digunakan pada saat pandemi SARS yang lalu, tetapi tingkat kesiapannya perlu dicek ulang.

Lockdown

Soal status lockdown, Doni menyampaikan semua harus mengikuti kebijakan nasional, semua harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat karena Presiden tidak akan memberikan status lockdown.

”Jadi cukup dengan social distancing apabila ini dipatuhi maka tingkat penularannya juga bisa kita batasi. Kalau ini tidak diikuti dengan baik apapun teorinya, apapun konsep yang digunakannya tidak akan pernah berhasil. Dan kita sudah melihat negara-negara maju sekalipun tidak mudah untuk mengendalikan wabah virus ini,” urai Doni.

Yang perlu dicatat, lanjut Doni, bagaimana daerah memiliki kemampuan di dalam mengelola manajemen terkait dengan pencegahan penularan dan pelibatan komunitas ini sangat penting.

”Ada imbauan dari kepala daerah tetapi tidak ditaati oleh rakyat apa gunanya. Masih sudah dibilang katakan begini, sudah ada imbauan atau instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belajar dari rumah ternyata dipakai untuk berlibur, dipakai untuk jalan-jalan,” tambahnya.

Arahan dari Presiden supaya bekerja dari rumah, lanjut Doni, ternyata juga demikian, yang ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan itu masih rendah.

”Inilah dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita semua harus paham bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng. Bukan lagi cuma 20-30 negara, hampir semua negara di dunia hari ini mengalami penyebaran virus. Jadi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada sebuah semangat bersama untuk bisa melakukan sebuah imbauan dari pemerintah pusat, kemudian juga tidak bisa melakukan edukasi yang baik tentang bahaya virus ini dan juga efektivitas dari sosialisasi juga kurang maksimal, ya tidak akan bisa berhasil,” sambungnya.

Sekali lagi yang diperlukan sekarang, lanjut Doni, adalah bagaimana masyarakat semuanya harus paham, kemudian harus bisa menjaga jarak, harus bisa menghindari kerumunan, harus tidak lagi bersentuhan, dan harus cukup kegiatan dari rumah.

”Demikian juga harapan kami dari Gugus Tugas adalah kelurahan, desa ini mengoptimalkan peran serta dari PKK, dari RT/RW, dari karang taruna. Kalau ini sudah bisa optimal, kita bisa mengurangi risiko dan kita juga bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan,” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Doni mengimbau agar tokoh-tokoh di daerah maupun di pusat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif, mengajak masyarakat untuk jangan sampai tertular.

”Tadi malam juga kami sudah bersama-sama dengan sejumlah tokoh dan juga para pejabat termasuk menteri dalam Negeri dan beberapa pejabat TNI-Polri di daerah untuk bisa mencegah tidak terjadinya kerumunan massa di beberapa provinsi,” katanya.

Fokus sekarang, menurut Doni, bagaimana bekerja sama karena kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, pemerintah pusat didukung TNI-Polri dan semua komponen-komponen pemerintah yang ada.

”Kemudian yang kedua adalah akademisi, pakar, mereka yang ahli dan termasuk peneliti. Yang ketiga dunia usaha. Yang keempat; komunitas, termasuk relawan, organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir, media,” jelas Doni.

”Dan sekali lagi, sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini saya mengajak agar kita bisa bergotong-royong, kita bisa bersatu. Sekarang ini ancaman kita adalah virus. Mari kita tingkatkan kesadaran bela negara negara, ketika negara kita dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan partisipasi publik,” pungkas Doni. (FID/EN/Humas/Sumber: setkab.go.id)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler