Connect with us

News

Kompak! Pimpinan MPR, DPR, DPD kunjungan bersama ke Papua

Avatar

Published

on

Wamena, Papua, koin24 – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI mencetak sejarah baru, untuk pertama kali bersama-sama melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Papua. Sebagai wujud solidaritas dan kepedulian lembaga perwakilan rakyat terhadap saudara sebangsa di Papua.

“MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI sangat concern terhadap pembangunan Papua. Baik dari segi fisik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Sehingga Papua bisa menjadi Golden Gate (Gerbang Emas) Indonesia bagian Timur. Sekaligus memperkuat politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Karena menjadi Papua adalah menjadi Indonesia. Begitupun sebaliknya, tak mungkin ada Indonesia tanpa kehadiran Papua,” ujar Bamsoet saat bertemu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jayawijaya, Selasa (3/3/20).

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua/MPR For Papua Yorrys Raweyai, serta para anggota DPR dan DPD RI Dapil Papua dan Papua Barat.

Hadir pula Kapolda Papua Paulus Waterpau, Bupati Jayawijaya Jhon Ricard Banua, Wakil Bupati Jayawijaya Martin Yogobi, Ketua DPRD Jayawijaya Mathias Tabuni, serta Komandan Korem 172/PWY Kol Binsar Sianipar.

Usai bertemu dengan Forkopimda Kabupaten Jayawijaya, pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI melanjutkan meninjau pembangunan rumah khusus korban kerusuhan Wamena.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan pemulihan saudara sebangsa yang menjadi korban kerusuhan Wamena merupakan prioritas yang tak boleh dilupakan atas alasan apapun. Selain sarana dan prasarana infrastruktur publik seperti jalan, pasar, dan jembatan, pemulihan sarana perumahan warga juga perlu dipercepat pembangunannya.

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebagai leading sector sedang bergerak cepat membangun rumah khusus korban kerusuhan Wamena. Ini merupakan wujud kehadiran negara melindungi tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD NRI 1945. Dari target 193 unit rumah tipe 36, sudah selesai 20 unit dimana 10 unit diantaranya sudah dihuni. Pembangunan dilakukan bekerjasama dengan Zeni TNI-AD dan pengusaha setempat, sehingga turut menggerakan ekonomi lokal,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan pentingnya kedamaian di tanah Papua tetap terwujud. Tak boleh terganggu apalagi dikalahkan oleh tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang selama ini kerap melancarkan aksi meresahkan.

“Selain pendekatan hukum terhadap para pelaku kriminal, yang tak kalah penting untuk segera dilakukan adalah pendekatan kebangsaan melalui peningkatan intensitas dialog. Melibatkan berbagai pihak dari mulai pemerintah pusat, daerah, tokoh agama dan adat, serta tokoh masyarakat. Diharapkan melalui dialog, akan terbangun jembatan untuk saling membangun kesepahaman. MPR RI For Papua siap menjadi fasilitatornya,” tegas Bamsoet.

Atas dasar semangat kebangsaan itulah, dalam kunjungannya ke Wamena Jayawijaya, Wakil Ketua Umum Soksi ini turut menginisiasi penandatanganan prasasti Ikrar Kebangsaan. Melibatkan pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, bersama MPR RI For Papua serta jajaran Forkopimda untuk terus berupaya menghadirkan solusi komprehensif bagi masa depan tanah Papua yang berlandaskan Keadilan, Kesejahteraan, dan Kebudayaan.

“Ikrar yang ditandatangani di atas prasasti tak semata sebatas wujud fisik. Karena jauh di dalam lubuk hati kita semua, juga sudah terpatri ikrar untuk senantiasa mencintai bangsa dan negara. Membangun Papua adalah membangun Indonesia, mensejahterakan Papua juga mensejahterakan Indonesia,” terang Bamsoet.

Karena itu, mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini mendorong agar dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada tahun 2021, bisa diperpanjang atas keputusan politik pemerintah pusat dan DPR RI. Dengan mengedepankan efektifitas pemanfaatan dana otsus untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Papua. Jika ditotal sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2002, dana Otsus Papua dan Papua Barat hingga kini sudah mencapai sekitar Rp 126,99 triliun.

“Setelah bergulir 18 tahun dana otsus Papua dan 13 tahun dana otsus Papua Barat, pemanfaatannya harus lebih dimaksimal lagi. Setiap tahunnya, total dana Otsus Papua dan Papua Barat selalu ditingkatkan dari sekitar Rp 6,83 triliun pada 2014 menjadi Rp 8,37 trilun pada 2020 dengan pembagian Rp 5,86 triliun untuk Papua dan Rp 2,51 triliun untuk Papua Barat. Karenanya evaluasi penting dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan melainkan menemukan kemanfaatan. Sehingga dana otsus bisa efektif digunakan untuk kemakmuran masyarakat,” pungkas Bamsoet. (*)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler