Connect with us

News

Lanal Melonguane bantu awasi Pelabuhan Beo di masa Covid-19

Avatar

Published

on

Melonguane, Sulawesi Utara, koin24 – Ada yang tidak biasa di Hari Sabtu pagi yang cerah tanggal 20 Juni 2020 di jalan antara Kota Melonguane dan Beo. Karenab terlihat iring-iringan kendaraan dinas Lanal Melonguane. Dengan pengawalan motor kawal Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), konvoi kendaraan bergerak menuju Pelabuhan Laut Beo.

Setelah melaksanakan persiapan di kantor Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal) Talaud yang berada di dekat pelabuhan Beo, personel TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Tim Darat SFQR Lanal Melonguane, dengan berbagai peralatan dan kendaraannya menuju ke dermaga pelabuhan Beo.

Ternyata kedatangan adalah dalam rangka membantu Satgas Covid-19 Kabupaten Talaud yang ada di Kecamatan Beo untuk melaksanakan pengamanan, pengawasan, pemeriksaan kesehatan, desinfektasi penumpang dan barang yang turun dari kapal KMP Venecian.

Sebenarnya selama masa penyebaran wabah Covid-19, anggota Posal Talaud di bawah pimpinan Letda Marinir Fahmi Zakki telah aktif dalam membantu Satgas Covid-19 di Kecamatan Beo, terutama di pelabuhan. Mereka telah bergabung dengan Satgas Kecamatan dan Desa bahu-membahu dalam melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19 di salah satu pintu masuk Kabupaten Talaud. Yaitu di pelabuhan Beo terutama saat adanya kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Beo.

Berkenaan dengan diturunkannya Tim Darat SFQR Lanal Melonguane ke Pelabuhan Beo, Letda Marinir Fahmi Zakki Danposal Talaud menyampaikan bahwa di antara tiga pelabuhan laut utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, sesungguhnya penumpang dari kapal-kapal penumpang baik KMP Barcelona 2 maupun KMP Venecian paling banyak turun di pelabuhan Beo. Karena banyaknya penumpang yang turun apalagi apabila kapal tibanya pada malam hari, membuat petugas cukup kewalahan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan. Untuk itu Danposal Talaud meminta dukungan perkuatan dari Mako Lanal Melonguane.

Pernyataan Letda Marinir Fahmi Zakki tersebut dibenarkan oleh Letkol Marinir Adi Sucipto, S.T., M.Tr. Hanla., selaku Danlanal Melonguane. Berdasarkan pengamatan dan analisanya selama ini, dari tiga pelabuhan tersebut memang betul penumpang paling banyak turun di Pelabuhan Beo.

Selama ini selalu ditemukan ketidaksamaan data antara apa yang tertulis dalam manifest kapal penumpang dengan kenyataan di lapangan. Terutama terkait pelabuhan tujuan dari penumpang.

Setelah ditelusuri, penyebab adanya perbedaan pelabuhan tujuan dengan data di lapangan disebabkan adanya perbedaan harga tiket dari Manado ke tiga pelabuhan di Talaud tersebut (Pelabuhan Lirung, Pelabuhan Melonguane dan Pelabuhan Beo).

Lebih tingginya harga tiket dari pelabuhan Manado ke Pelabuhan Beo, menjadikan cukup banyak penumpang yang sesungguhnya turun di pelabuhan Beo membeli tiket dengan mencantumkan pelabuhan tujuannya adalah pelabuhan Lirung atau pelabuhan Melongunane, sehingga mereka membayar tiketnya dengan harga sedikit lebih rendah.

Hal tersebutlah yang selama ini menyebabkan perbedaan antara data penumpang yang turun di masing-masing pelabuhan tidak sesuai dengan apa yang tertera pada manifest. Dan berdasarkan data di lapangan, selama ini penumpang yang turun di pelabuhan Beo rata-rata lebih banyak dibanding dua pelabuhan lainnya. Untuk itulah Tim Darat SFQR Lanal Melonguane diturunkan untuk memperkuat Posal Talaud dalam membantu Satgas Covid-19 di Pelabuhan Beo.

Danlanal Melonguane melalui media ini mengimbau agar para pengguna laut, baik itu penyedia jasa angkutan laut, penumpang kapal, nelayan maupun stakeholder terkait untuk lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran. Baik itu pada saat ini terkait adanya wabah Covid-19 yang memungkinkan menjadikan jalur laut sebagai jalur transmisi penyebaran, maupun saat kondisi normal dimana keamanan dan keselamatan penumpang adalah yang utama.

Kesesuaian data penumpang yang tercantum pada manifest terutama terkait pelabuhan tujuan akan sangat penting, saat suatu ketika dilaksanakan pencarian dan pertolongan apabila terjadi kecelakaan laut dari kapal tersebut.

Penggunaan AIS (Automatic Identification System) bagi kapal penumpang seperti KMP Barcelona maupun KMV Venecian juga hal yang wajib untuk dilaksanakan karena hal tersebut terkait keamanan dan keselamatan.”Saya mengetahui betul mana kapal yang menggunakan/menyalakan AIS mana yang tidak,” kata Danlanal Melonguane.

Terkait hal tersebut, Danlanal Melonguane mengajak semua stakeholder terkait untuk melakukan pembahasan.

Mengakhiri pernyataannya, Perwira Menengah Korps Marinir yang sering terlihat turun ke lapangan ini menyampaikan, apabila nanti semua unsurnya telah siap, maka ia akan menggelar kekuatan dari unsur-unsurnya itu baik itu KAL, kapal Patkamla dan Searider, speed dan perahu karet yang juga unit intelijen untuk disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal tersebut juga akan diperkuat dengan sistem pengawasan dan pemantauan yang memiliki interoperabilitas yang tinggi.

Sinergitas dan interoperabilitas serta didukung teknologi komunikasi dan informasi yang canggih dari setiap unsur di jajarannya akan menjadikan setiap tugas yang diemban oleh Lanal Melonguane akan dapat berjalan dengan efektif, efisien dengan hasil yang optimal. (***)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler