Connect with us

News

Pemerintah beri kewenangan penuh Pemda tentukan izin pembelajaran tatap muka

Avatar

Published

on

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam pengumuman SKB Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. (Sumber: tangkapan layar youtube Kemdikbud RI)

Jakarta, koin24.co.id – Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (Kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah/Kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada pengumuman SKB Empat Menteri tersebut, secara virtual di Jakarta, Jumat (20/11).

Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut, ujarnya, berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Disampaikan Nadiem, penyesuaian kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.

“Setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini, bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu sesuatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu risiko yang permanen,” ujar Nadiem.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka, imbuhnya, dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan.

“Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Mendikbud menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat ini adalah berdasarkan permintaan daerah.

“Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka merupakan permintaan daerah. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendikbud menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.

“Dua prinsip dasar dari kebijakan ini adalah harus dua-duanya, kesehatan (dan) keselamatan dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi konsiderasi kami untuk melaksanakan kebijakan ini. Tidak bisa satu saja dari kedua prinsip ini yang diprioritaskan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, meski pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/Kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.

“Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” ujar Mendikbud.

SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Panduan penyelenggaraan pendidikan tinggi akan diumumkan selanjutnya. (Humas Kemdikbud/UN/Sumber: Setkab)

News

Pemerintah keluarkan SKB 3 Menteri, hapus tiga hari cuti bersama 2020

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan 3 (tiga) hari cuti bersama tahun 2020. Penghapusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744/2020, 05/2020, 06/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

“Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dan untuk mengantisipasi muncul klaster baru, perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020,” bunyi pertimbangan SKB yang ditandatangani 1 Desember 2020 ini.

Melalui SKB ini, pemerintah melakukan penghapusan 3 (tiga) hari cuti bersama yang sudah ditetapkan pada SKB 3 Menteri sebelumnya. “Menghapus Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020,” bunyi SKB tersebut.

Berikut daftar lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020 berdasarkan SKB 3 Menteri terbaru:

Libur Nasional
1. Rabu, 1 Januari, Tahun Baru 2020 Masehi
2. Sabtu, 25 Januari, Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3. Minggu, 22 Maret, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4. Rabu, 25 Maret, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5. Jumat, 10 April, Wafat Isa Al Masih
6. Jumat, 1 Mei, Hari Buruh Internasional
7. Kamis, 7 Mei, Hari Raya Waisak 2564
8. Kamis, 21 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
9. Minggu-Senin, 24-25 Mei, Hari Raya Idulfitri 1441 H
10. Senin, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
11. Jumat, 31 Juli, Hari Raya Iduladha 1441 H
12. Senin, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI
13. Kamis, 20 Agustus, Tahun Baru Islam 1442 H
14. Kamis, 29 Oktober, Maulid Nabi Muhammad SAW
15. Jumat, 25 Desember, Hari Raya Natal

Cuti Bersama
1. Jumat, 21 Agustus, Cuti Bersama Tahun Baru Islam 1442 H
2. Rabu & Jumat, 28 & 30 Oktober, Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW
3. Kamis, 24 Desember, Cuti Bersama Hari Raya Natal
4. Kamis, 31 Desember, Pengganti Cuti Bersama untuk Hari Raya Idulfitri 1441 H. (UN/Sumber: Setkab)

Continue Reading

News

Beri arahan jelang Pilkada serentak di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Pangkogabwilhan I pesan ini

Published

on

Kepulauan Riau, koin24.co.id – Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G. Ariawan, S.E., M.M., memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi pemantapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan percepatan penanganan Covid-19 se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bertempat di Aula Wan Seri Beni kantor Gubernur Kepri, Rabu (2/12/2020).

Kegiatan ini dalam rangka persiapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pangkogabwilhan I Laksdya TNI I N.G. Ariawan menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Provinsi Kepri, Kota Batam, Kab. Bintan, Kab. Anambas, Kab. Lingga, Kab. Karimun dan Kab. Natuna.

“Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak agar pelaksanaan Pilkada ini dapat dilaksanakan dengan demokratis, Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), Jurdil (Jujur dan Adil) serta aman Covid-19. Hal ini sesuai arahan Presiden RI H. Joko Widodo tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020,” ujar Pangkogabwilhan I.

Dalam kesempatan tersebut Pangkogabwilhan I mengimbau dan mengingatkan agar disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini agar tetap dilaksanakan dalam Pilkada serentak tersebut. “Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 desember 2020 masih dalam masa pandemi Covid-19,” katanya.

Usai acara Pangkogabwilhan I berkesempatan berkunjung ke ruang kerja Pjs. Gubernur Kepri Dr. H. Bahtiar Baharuddin, M.Si., dilanjutkan foto bersama dan sekaligus ucapan mohon diri dari Pjs. Gubernur Kepri yang akan mengakhiri masa tugasnya tanggal 5 Desember 2020, dan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan tugasnya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Republik Indonesia. (Pen Kogabwilhan I)

Continue Reading

News

Bertemu Tommy Soeharto, Bamsoet ajak Tommy kembali majukan olahraga otomotif Indonesia

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) pertama pasca lepas dari Kementerian Perhubungan RI, periode 1991-1995 sekaligus pengusaha nasional, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), untuk kembali terjun aktif memajukan industri dan olahraga otomotif nasional. Kecintaan Tommy Soeharto terhadap otomotif tak perlu diragukan. Ia pernah berkarir sebagai pembalap mobil dan mengikuti ajang Rally Indonesia pada tahun 1997. Dan hingga saat inipun sosok Tommy masih merupakan mascot pembalap sekaligus tokoh otomotif nasional bersama deretan pembalap nasional senior seperti Tinton Suprapto, Helmi Sungkar, Beng Siswanto, Dolly Indra Nasution dan lain-lain.

“Kehadiran Sirkuit Sentul sebagai salah satu lintasan balap yang membanggakan di Indonesia, tak lepas dari peran dan campur tangan Mas Tommy. Bahkan darah kecintaan terhadap dunia otomotif tersebut kini diwariskan ke putra beliau, Darma Mangkuluhur yang juga aktif sebagai pembalap mobil,” ujar Bamsoet usai bersilaturahmi dengan Tommy Soeharto, di Jakarta, Rabu (2/12/20).

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga meminta berbagai saran dan pandangan Tommy Soeharto seputar prospek industri dan olahraga otomotif di Indonesia. Antara lain tentang bagaimana menggaet kembali promotor handal untuk menyelenggarakan kejuaran otomotif internasional di Indonesia. Dari mulai Moto GP, Superbike, Motocross, hingga Rally.

“Selain tentunya mengadakan event kejuaraan nasional secara rutin dan berkualitas. Karena untuk memajukan industri dan olahraga otomotif, tidak bisa instan. Harus berkesinambungan,” tandas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, berbagai klub di daerah harus diberdayakan dan di support untuk mengadakan event kejuaraan nasional. Sehingga kegiatan tak melulu di sekitaran Jakarta. Dengan demikian juga bisa merangsang lahirnya atlet profesional dari berbagai daerah.

“Sebagai induk organisasi otomotif Indonesia, IMI harus bisa melakukan konsolidasi organisasi sebagai langkah awal mencapai prestasi. Kita memiliki SDM yang melimpah, dukungan finansial dari investor dalam memajukan industri dan olahraga otomotif juga bisa dicari. Hanya membutuhkan kemauan dan kerja keras untuk mewujudkannya,” pungkas Bamsoet. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler