Connect with us

News

Pemindahan lokasi TPS, Metland Menteng diprotes warga

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta, Koin24.co.id–Pemindahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Metland Menteng mendapat sorotan dari warga. Warga dari beberapa RT/RW mengatakan bahwa Manajemen Metland Menteng telah ingkar janji.

Bukan hanya kepada warga, birokrasi, juga kepada Tim Advokasi Penolakan Lokasi TPS di mana sebelumnya sudah menjadi satu kesatuan dan turut serta menjadi Tim Pengawasan dan Kontroling sebagaimana yang diamanatkan dalam Rapat Musyawarah di Kelurahan Rabu, (4/11/2020) lalu.

Maka itu hal ini telah jelas menunjukkan bahwa Metland Menteng tidak menghargai semua pihak yang sudah hadir pada Rapat di Kelurahan tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

Terkait masalah TPS yang berlokasi di Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur ini, Ketua Tim Advokasi Penolakan Lokasi TPS Mangara Sidabutar, 30 November 2020 kepada wartawan mengatakan bahwa dari hasil pembicaraan bersama warga terdampak TPS yakni RT.014/RW.07, RT.011/RW.02, dan RT.012/RW02, bahwa mereka sudah tidak ada lagi sosialisasi apapun semenjak terakhir tahun 2019 terkait lokasi TPS ini dan dengan tegas bersama-sama dengan warga RT.09B/RW07 menolak keberadaan lokasi TPS ini.

Selanjutnya, Mangara mengatakan bahwa terkait rencana pemindahan TPS Metland Menteng, selaku kuasa Tim Advokasi Hukum menyampaikan beberapa hal terkait rencana pemindahan TPS, sampai saat ini belum ada undangan atau pertemuan apapun dengan Tim Pengawasan dan Kontroling. Dalam hal ini Metland Menteng tidak memiliki itikad baik dan tidak menghargai pihak-pihak yang ikut/turut serta dalam rapat sebelumnya.

Kemudian Mangara mengatakan, dari hasil pengecekan di lapangan, ternyata pembangunan TPS tetap dilanjutkan di belakang Cluster Victoria, Cluster Cikini yang berbatasan langsung dengan RW.02 Ujung Menteng dan disinilah lokasi TPS. Dengan fakta tersebut, pihaknya menolak keras aktivitas ini karena jelas melanggar apa yang telah dibicarakan pada rapat musyawarah sebelumnya.

Mangara melanjutkan bahwa informasi yang diterimanya dari warga bahwa selain lokasi TPS yang sekarang masih ada tanah Metland Menteng di belakang dan/atau seputaran Pos Polisi Metland Menteng, yang menurut penjelasan Metland Menteng sudah dijual ke pihak lainnya. Padahal berdasarkan pemeriksaan warga di lapangan ternyata masih belum terjual semuanya dan masih dimiliki oleh Metland Menteng.

Terkait ini Mangara mengatakan telah meminta bukti. Selama bukti tersebut tidak dapat ditunjukan, maka patut diduga bahwa memang masih ada lokasi lain yang bisa dijadikan TPS oleh Metland Menteng.

Sementata dari hasil pembicaraan kami dengan sesama warga terdampak, yakni RT.014/RW.07, RT.011/RW.02, dan RT.012/RW02, Mangara menambahkan, bahwa warga tidak ada sosialisasi apapun, terakhir

pada 2019 lalu, dan itu terkait lokasi TPS ini dan dengan tegas bersama-sama dengan warga RT.09B/RW07 menolak keberadaan lokasi TPS.

Masih kata Mangara, bahwa Tim nya dan warga tidak pernah menolak untuk diadakannya TPS di Metland Menteng. Yang kami tolak adalah keberadaan Lokasi TPS dimaksud karena tidak adanya sosialisasi dan kejelasan mengenai rencana TPS tersebut untuk terjaminnya kesehatan dan keamanan warga yang akan terdampak dengan keberadaan lokasi TPS tersebut.

Sesuai fakta-fakta ini, Mangara berpesan kepada pihak Metland Menteng untuk menghentikan semua rencana aktivitas di lokasi TPS dengan segera. Hal ini diperlukan sebelum adanya kejelasan yang dapat diterima oleh warga sebagaimana yang diamanatkan dalam Rapat Musyawarah di Kelurahan sebelumnya.

Hal ini juga sangat penting untuk dapat/demi terjaganya suasana kondusif di lingkungan Metland Menteng dan Ujung Menteng, terkhusus bagi warga terdampak.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler