Ekonomi
Penyederhanaan regulasi oleh pemerintah dikritik
Jakarta, koin24 – Penyederhanaan regulasi yang digaungkan oleh pemerintah pada tahun 2020, dengan niat agar memperlancar bisnis di Indonesia dengan harap mempermudah investasi, ini mendapat kritikan dari akademisi, yaitu Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muchtar Said dalam Dialog Mahasiswa dengan Tema,” Menuju Visi Indonesia 2020, Sederhanakan Regulasi pada Pemerintah di Cafe Roti 88, Lenteng Agung (28/01/2020).
Muchtar Said, mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi ini mestinya dibarengi juga dengan sinkronisasi penyederhanaan instansi pada pemerintah. Hal ini, karena pemangkasan regulasi erat kaitannya dengan yang namanya perizinan. Dimana perizinan yang ada saat ini birokrasinya masih bobrok.
“Kalau ingin menerapkan omnibus law di Indonesia, ya harusnya dibarengi revolusi penyederhanaan regulasi, karena omnibus law isinya terkait perizinan. Masyarakat mengurus soal izin harus berhari-hari dan birokrasi yang menjelimet,” terang Muchtar Said.
Jangan sampai, Ia tambahkan nasib Omnibus Law ini sama seperti KUHP yang nasibnya kini sama tidak jelasya.
Disisi lain disampaikan oleh Kartini L Makmur selaku Wakil Sekretariat Mohammad Hatta dalam dialog tersebut, bahwa penyederhanaan regulasi ini terkait visi Indonesia maju. Ingin kedepan Indonesia banyak investasi yang datang, sehingga bisnis di Indonesia semakin lancar, tidak seperti sekarang ini yang banyak investor yang insecure, karena regulasi yang buruk.
“Adanya perampingan regulasi ini, gunanya untuk memperbaiki aturan yang masih berantakan dan tumpang tindih. Sehingga perlunya satu aturan, yaitu Omnibus Law yang menjadi salah satu sistem yang mudah dan cepat tidak berbelit-belit,” ujar Kartini.
Selain itu, Ia sampaikan bahwa yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah sebenarnya permasalahan dalam bisnis di Indonesia yang begitu sulit mendapat izin bahkan untuk mendapat izin saja begitu lamanya. Sehingga perlu adanya perampingan dalam hal perizinan.
“Namun sulitnya membuka bisnis di Indonesia, bukanlah dari faktor regulasi saja, akan tetapi ada faktor seperti orang-orangnya juga. Sisi birokrasi inilah yang begitu banyak masalah dan sulit untuk mengurusi berbagai izin yang begitu banyak dan berlapis-lapis dan harus menunggu berhari hari. Jadi percuma regulasinya bagus, kalau birokrasinya bobrok,” terang Kartini
Menurut Doni Adhitia salah satu Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP), menyampaikan bahwa draft omnibus law ini sebenarnya itu belum final. Jadi beredarnya draft tersebut hanyalah hoax, karena belum ada pembahasan di DPR bahkan belum dikeluarkan oleh pemerintah.
“Itu juga pemerintah baru membahasnya, namun memang benar bahwa penyederhanaan regulasi akan ini menjadi konsen atau program prioritas pemerintah yang sebenarnya belum final dan di pemerintahan juga waktu pembahasan hanya beberapa menteri aja yang ikut. Namun menjadi lucu ketika draft itu tersebar menjadi masalah baru. Banyak buruh yang berdemo tanpa tahu bahwa draft itu bukan dari pemerintah,” tutup Doni. (*)
Ekonomi
Kerja Sama dengan Pos Indonesia, Treetan Mudahkan Layanan Wisata Halal dan Umrah Melalui PosPay
Fikom Universitas Esa Unggul Gelar Sosialisasi Strategi Tembus Jurnal Bereputasi
Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai
BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara
Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul
Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024
Iqbal Irsyad dan Berman Nainggolan Mengartikulasikan Visi dan Misi Mereka
Halalbihalal, Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Menguat
Buka Pra-UKW PWI Riau dan Papua Tengah, Ketum: UKW dan SJI Prioritas Program PWI Pusat
PDBN Gelar Mudik Gratis 5 Bus, Diapresiasi PGSI Demak
Klarifikasi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
Hadiri Bukber Bareng Komunitas Kucing Hitam, DedieRachim Diaminkan Anak Yatim Jadi Walikota Bogor
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH
Klarifikasi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
PDBN Gelar Mudik Gratis 5 Bus, Diapresiasi PGSI Demak
Buka Pra-UKW PWI Riau dan Papua Tengah, Ketum: UKW dan SJI Prioritas Program PWI Pusat
Halalbihalal, Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Menguat
Iqbal Irsyad dan Berman Nainggolan Mengartikulasikan Visi dan Misi Mereka
Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024
Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai
Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul
Sarapan Subuh, ketan bumbu dan gemblong ketan
Gara-gara Covid-19 rela berbuat seperti ini
“Martabak Alul” kaki 5 yang melayani dengan berbagai jenis pembayaran
Nasi kebuli murah meriah di Bambu Apus
DIRGAHAYU TNI “SINERGI UNTUK NEGERI”
Sambutan Kapolda Metro dalam rangka Baksos Sembako 25 ton menyambut HUT ke-65 Lantas Bhayangkara
Sepenggal sejarah merah putih di tanah Papua
Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 0505/JT bantu giat cek poin perbatasan
Ucapan Selamat Idul Fitri dari Letnan Jenderal TNI AD, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Simak video ini soal test cepat Covid-19
-
News2 months agoBPN Kota Depok Bahas Progres PTSL 2024, Indra Gunawan: Edukasi Warga, Benamkan Pungli
-
News1 month agoSAFARI RAMADAN YASTROKI, DR. TUGAS : SI MISKIN RENTAN STROKE
-
News1 month agoDEPRESI LANDA RAKYAT KECIL, YASTROKI DESAK PEMERINTAH HASIL PEMILU 2024 UTAMAKAN PEREKONOMIAN MIKRO
-
News1 month agoBPN Kota Depok Mantapkan 6 Area Perubahan Menuju Zona Integritas, Indra Gunawan Paparkan Manfaatnya
You must be logged in to post a comment Login