Connect with us

News

Wagub Jatim apresiasi dukungan DPD RI atas pola pembiayaan investasi skema KPBU

Avatar

Published

on

Surabaya, Jawa Timur, koin24.co.id – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi dukungan DPD RI atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan ekonomi yang tertera dalam Perpres 80/2019 melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Emil mengatakan, pola pembiayaan KPBU menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang inovatif yang memerlukan kerja keras untuk bisa mewujudkan. Namun hal itu harus tetap dilakukan guna percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur (Jatim).

“Jadi peran DPD RI sangat penting sebagai jembatan, utamanya bagi kami pemerintah provinsi, akan sangat terbantu karena kami sebagai jembatan antara kabupaten kota dengan pemerintah pusat,” ungkap Emil saat acara

Dukungan tersebut penting karena proyek dengan pembiyaan skema KPBU ini banyak yang sifatnya lintas kabupaten dan kota. Terlebih dari sisi kapasitas fiskal, kabupaten dan kota masih butuh diperkuat. “Nah, peran provinsi di sini sangat diperlukan. Kalau klop dengan DPD RI, tentu sangat berdampak positif terhadap ekonomi kita,” tegas Emil.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebenarnya, pemerintah provinsi telah memilah dari seluruh proyek percepatan pembangunan tiga kawasan yang masuk dalam Perpres nomor 80/2019 menjadi proyek super prioritas, proyek prioritas dan proyek strategis. Hal ini dilakukan dengan melihat kesiapan dan urgensi dari proyek tersebut.

“Dari total proyek yang mencapai Rp. 294 triliun tersebut sudah kami lakukan reformulasi prioritas karena ada hal yang harus dipertimbangkan dengan adanya pandemi Covid-19 untuk selamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara investasi yang dibutuhkan untuk proyek super prioritas yang masuk dalam Perpres 80/2019 mencapai Rp 87,5 triliun. “Ini yang paling urgen, dan kalau melihat perputaran uang di Jatim yang mencapai Rp 2300 triliun per tahun, nilai tersebut sangat kecil. Oleh karena itu kami sangat berharap bisa mewujudkannya,” ujar Emil.

Emil menegaskan, Perpres 80/2019 menjadi penting untuk direalisasikan mengingat Jawa Timur (Jatim) adalah lokomotif ekonomi nasional. Dan sebagai lokomotif ekonomi nasional, maka jangan sampai Jatim tidak bisa melakukan akselerasi dan tertinggal dibanding daerah lain.

“Indonesia harus dibangun secara merata tetapi lokomotifnya harus bisa bersaing dengan kawasan di Asia Pasifik. Karena itu dirumuskan sebuah konsep Perpres agar Jatim bisa melakukan akselerasi pembangunan tersebut,” tegasnya.

Ada tiga kawasan yang masuk dalam percepatan ekonomi sesuai dengan Perpres tersebut. Pertama adalah kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang menjadi salah satu dari 10 Bali Baru Indonesia, dan kawasan Selingkar Wilis.

Ketiga kawasan tersebut dianggap sebagai pusat dan konektor seluruh wilayah di Jatim, sehingga percepatan pembangunannya diharapkan mampu mendongkrak kinerja ekonomi seluruh daerah di Jatim.

Pada kesempatan tersebut Bendahara Umum Perhimpunan Ahli Profesional KPBU Donke Ridhon Kahfi mengatakan bahwa skema KPBU memang sangat dibutuhkan. Selain sebagai alternatif pembiayaan yang efektif, juga sebagai justifikasi bahwa pemerintah tidak akan mampu membiayai seluruh pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan.

“Dalam KPBU, dirancang agar kepentingan umum terpenuhi dan tersedianya infrastruktur publik yang efektif dan efisien,” pungkasnya.(*)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler