Connect with us

News

WHO tetapkan covid-19 pandemi, Dirjen P2P: Semua negara harus antisipasi dan respons

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24 – Virus Korona (Covid-19) Pernyataan World Health Organization (WHO) telah menetapkan bahwa Virus Korona (Covid-19) sebagai Pandemi sehingga mengisyaratkan kepada seluruh dunia untuk meyakini penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan negara mana saja di dunia ini sehingga semua negara harus mengantisipasi dan memberikan respons.

Hal tersebut diungkapkan dalam pernyataan pers oleh Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona (Covid-19), yang sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Achmad Yurianto, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (12/3) malam.

”Ini ditandai dengan satu, ini adalah penyakit baru yang kita belum tahu betul karakternya. Kemudian yang kedua, menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan dan ada jejak epidemiologinya,” ujar Yuri, panggilan Achmad Yurianto.

Jadi, menurut Yuri, tidak ada negara ini ada yang sakit tanpa ada penyebabnya tanda ada kaitannya dengan negara lain, itu tidak ada, pasti terkait semuanya karena sudah lebih dari 114 negara dan kemudian juga menimbulkan kematian yang cukup banyak.

”Data-data seperti ini itulah sebabnya kenapa kok semua negara harus melaporkan data jumlah kasus dan sebagainya adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi apakah ini suatu pandemi atau bukan. Dan ternyata sudah disepakati bersama bahwa ini adalah suatu Pandemi. Artinya tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang kemudian tidak mengantisipasinya,” ujarnya.

Menurut Yuri, ada beberapa hal yang kemudian bisa diambil keuntungan dan juga harus membuat kewaspadaan. Pertama, adalah bahwa kewaspadaan seluruh dunia meningkat, sehingga banyak sekali negara-negara yang kemudian meninjau kembali bebas Visa pada kunjungan antar negaranya.

”Kami sedang menunggu kebijakan dari Kementerian Luar Negeri seperti apa untuk kita. Tetapi artinya bahwa sekarang dalam “tidak lagi kita memberikan kemudahan, dunia maksudnya, dunia tidak lagi memberikan kemudahan untuk pergerakan orang dari suatu negara ke negara lain. Tujuannya satu, untuk mengurangi penyebaran, ini maknanya,” tambah Dirjen P2P.

Kedua, ini juga akan memberikan konsekuensi bahwa setiap negara akan bersiap-siap. Bersiap-siap di antaranya adalah mereka juga akan membutuhkan begitu banyak sarana prasarana kesehatan untuk kepentingannya. Sehingga pasti mereka akan menyiapkan berbagai macam perangkat, misalnya mereka akan mengamankan stok masker, stok APD (alat pelindung diri), stok google, dan sebagainya bagian dari itu kemudian stok obat.

”Masing-masing negara akan berusaha untuk mengamankan jumlah yang dianggap cukup oleh mereka. Termasuk di dalam konteks ini adalah mengamankan jumlah kebutuhan kit laboratorium pemeriksaan yang pasti akan masing-masing negara butuhkan,” urai Yuri.

Kementerian Kesehatan, menurut Yuri, sudah memastikan dan menyiapkan lebih dari 10.000 kit yang ini sebentar lagi juga akan ditambah lagi serta beberapa BUMN/BUMD juga sudah bisa memastikan bahwa Indonesia memiliki lebih kurang sekitar 15 juta masker.

”Tetapi ini tentunya bukan suatu jumlah yang kita anggap kurang kita anggap cukup juga enggak, artinya bahwa kita sudah punya stok,” tambahnya.

Permasalahan bagi dunia, lanjut Yuri, adalah sekarang bukan berapa stok yang disiapkan, tetapi berapa harus mengendalikan penularan ini lebih keras lagi yang satu-satunya caranya adalah tracing, contact tracing terus dilakukan dengan lebih kencang lagi dan kemudian berusaha mencari kasus positif untuk kemudian diisolasi agar tidak menjadi sumber penyebaran baru di lingkungan masyarakat.

”Oleh karena itu di dalam beberapa kasus, maka kita mulai mendapatkan laporan-laporan dari daerah tentang PDP/pasien dalam pengawasan yang semakin meningkat. Sudah barang tentu ini adalah pintu bagi kita untuk mencari kemungkinan munculnya kasus positif yang nantinya akan bisa menjadi pegangan kita untuk mengendalikan kontak maksudnya,” urainya.

2 Kasus Meninggal

Soal dua orang meninggal, Dirjen P2P menyampaikan bahwa Pemerintah belum belum memberikan indeks angka karena memang pasien ini masuk ke RSPI dalam keadaan sudah perburukan, dengan menggunakan ventilator, kemudian kondisinya sudah buruk dengan tanda-tanda sepsis.

”Dan kemudian kita sempat untuk mengambil spesimennya untuk dilakukan pemeriksaan, namun hasil spesimen belum keluar. Saya berharap tadi nungguin sore ini, tetapi belum keluar juga. Tetapi pasiennya sudah meninggal,” tambahnya.

Pasien tersebut, menurut Yuri, yang pertama adalah perempuan umur 57 tahun. ”Ini menjadi penting buat kita manakala kemudian kita pastikan virusnya positif, maka kita akan melakukan contact tracking. Sekarang sudah teridentifikasi karena memang keluarganya kooperatif, tidak ada masalah,” sambung Yuri.

Kemudian kedua, perempuan umur 37 tahun. Yuri menyampaikan bahwa pasien ini masih muda, relatif muda tapi masuk pun dalam kondisi yang sudah jelek, kiriman dari rumah sakit di luar RSPI.

”Ini juga kita sudah minta rumah sakit yang ngirim kita sudah mencoba berkomunikasi, dan mereka mengatakan awalnya pasiennya baik-baik saja kemudian setelah 2 hari, kalau tidak salah kami belum mendapatkan data lengkapnya, di rumah sakit tersebut tiba-tiba jadi nyesek, nyesek dan kemudian sesaknya semakin parah dan kemudian baru dipindahkan ke RSPI, sudah dalam keadaan gagal nafas,” sambungnya.

Di akhir penjelasan, Dirjen P2P menyampaikan bahwa pihak RSPI sudah bisa mengambil spesimennya dan mudah-mudahan besok pagi sudah bisa ada hasil-hasilnya sehingga akan ditemukan apakah kasus ini adalah kasus positif Virus Korona, karena akan ada tindak lanjutnya untuk melakukan contact tracing.

”Ini mutlak harus kita lakukan. Soalnya kalau tidak, maka akan di dalam konteks pengendalian penyebaran penularan ini menjadi sangat riskan untuk kita,” pungkas Yuri di akhir penjelasan. (FID/EN/Humas: setkab.go.id)

News

BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Depok, Koin24.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses sertifikasi aset.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam mencegah sengketa tanah dan kerugian negara termasuk memutus mata rantai mafia tanah yang menjadi topik pembicaraan selama ini.

“Realisasi sertifikasi aset pemerintah, termasuk aset BUMN, menjadi salah satu strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan aset yang dapat merugikan keuangan negara. BPN Kota Depok sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian ATR/BPN berperan aktif dalam proses ini,” jelas Indra Gunawan usai rapat koordinasi dengan Polres Metro Kota Depok, Selasa, (23/4/2024).

Ditambahkan Indra Gunawan, sertifikat aset juga memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik BUMN. Dengan adanya sertifikat, diharapkan konflik atau sengketa pertanahan di atas tanah-tanah BUMN dapat diminimalisir.

“Kewajiban mereka (Pemda dan BUMN maupun BUMD, red) menjaga tanah yang dimiliki sebagaimana pemberian haknya,” kata Indra.

Administrasi pertanahan, sambung Indra, dikenal dengan istilah Right, Restriction, dan Responsibility (3R). Artinya, pemegang hak memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanahnya dengan baik.

“Tanggungjawabnya tersebut menjadi domain pemilik tanah, bukan hanya masyarakat tetapi juga pemerintah. Maka, Kantor Pertanahan Kota Depok tak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Karena muaranya nanti ke kami juga jika ada gugatan, sanggahan dan sengketa yang berkaitan dengan aset tersebut,” tandas Indra.

Ditegaskan Indra Gunawan, Pemda dan BUMN, BUMD merupakan entitas yang memiliki aset dengan risiko tinggi terhadap munculnya gugatan, jika tanah tersebut tidak diamankan dan didaftarkan segera.

“Pada posisi ini BPN Kota Depok siap membantu penyertifikatan aset tanah milik Pemda, BUMN, BUMD dan stakeholder terkait sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan.

Continue Reading

News

Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Universitas Mercu Buana berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu lulusannya, yang diakui melalui pencapaian Akreditasi Unggul untuk program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Akreditasi untuk program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik.

Akreditasi unggul yang diperoleh oleh Prodi Akuntansi (S-1) merupakan pengakuan dari LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

Sementara itu, Prodi Teknik Sipil (S-1) berhasil meraih Akreditasi dari badan akreditasi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education). IABEE merupakan sebuah organisasi independen nirlaba yang didirikan sebagai bagian dari lembaga Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk menumbuhkembangkan budaya mutu dalam pengelolaan pendidikan tinggi di bidang teknik dan computing.

Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana yang tidak pernah lelah berinovasi dan meningkatkan kualitas. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan global.” Kata Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng.

Penghargaan akreditasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bagi prodi-prodi lain di Universitas Mercu Buana untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. “Ini adalah langkah maju bagi kami dan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar akademik di semua fakultas,” tambah Profesor Peneliti Robot Humanoid ini.

Universitas Mercu Buana, yang berlokasi di tiga lokasi berbeda di Jakarta; Meruya (Jakarta Barat), Menteng (Jakarta Pusat) dan Warung Buncit (Jakarta Selatan) telah lama dikenal sebagai perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan ekselensi akademik. Dengan pencapaian ini, Universitas Mercu Buana, yang secara universitas sudah terakreditasi Unggul, semakin memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan pengakuan nasional dan internasional.

Prestasi ini diharapkan dapat semakin menarik minat calon mahasiswa baru dan memperkuat posisi lulusan Universitas Mercu Buana di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. (*)

Continue Reading

News

Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024

Berman Nainggolan Lumbanradja

Published

on

Jakarta,Koin24.co.id – Sebagai upaya pencegahan dan memberikan pemahaman serta edukasi terhadap masyarakat, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar seminar stunting pada Selasa, 23 April 2024.

Bertema ‘Pentingnya Peran Masyarakat Dalam Mencegah Stunting Terhadap Anak’, kegiatan seminar stunting tersebut akan diadakan di Aula Ali Sadikin Lt. 1 Gedung A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut, IKWI Jakarta Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jakarta Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, seluruh pimpinan RSUD dan Puskesmas Se-Jakarta Barat, serta sejumlah organisasi kewanitaan seperti Srikandi Pemuda Pancasila, Srikandi Nusantara, dan Forum Komunikasi Ustadzah juga ikut diundang dalam seminar tersebut.

Seminar Stunting ini akan menghadirkan 4 pemateri yaitu dari Kementerian Kesehatan RI oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat dr Asri Yunita, Dosen Universitas Tarumanegara dr Herwanto, serta dr Sang Arifianto Fajar Adi Kusuma dari RSUD Kaliders.

Kestimona Sinaga Ketua IKWI Jakarta Barat menjelaskan, pihaknya sengaja mengadakan acara seminar stunting tersebut.

Selain jadi wujud nyata program IKWI terhadap program pemerintah, acara seminar itu menjadi upaya dan kontribusi dari IKWI Jakarta Barat terhadap pencegahan stunting di wilayah Jakarta Barat.

“Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang cukup krusial, mengingat angka stunting masih cukup tinggi. Maka kami sebagai organisasi kewanitaan yang berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia peduli terhadap permasalahan stunting ini,” kata Kestimona dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4/2024).

Kestimona berharap melalui seminar ini masyarakat yang ikut menjadi peserta bisa mendapat informasi lengkap soal persoalan dan solusi mencegah stunting.

Para peserta yang ikut seminar juga bisa menjadi sumber informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka masing-masing.

Selain Pemkot dan TP PKK Jakarta Barat, kegiatan seminar stunting ini, lanjut Kestimona mendapat apresiasi dari sejumlah stakeholder di wilayah Jakarta Barat, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejari Jakarta Barat, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Barat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler