Jakarta, Koin24.co.id – Polda Metro Jaya memastikan 1.807 gereja yang merayakan Natal 2023 di DKI Jakarta dan wilayah hukum sekitarnya akan mendapat pengamanan maksimal.

Ke-1.807 gereja tersebut akan dijaga dan dikawal 4.041 personel gabungan yang disiagakan selama Operasi Lilin Jaya 2023.

“Jumlah gereja di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang kita amankan sebanyak 1.807 gereja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan,Minggu,(24/12).

Ke-1.807 gereja itu terdiri dari 138 gereja di Jakarta Pusat, 287 gereja di Jakarta Utara, 204 gereja di Jakarta Barat, 126 gereja di Jakarta Selatan, dan 171 gereja di Jakarta Timur.

Kemudian 213 gereja di Kota Tangerang, 277 gereja di Kota Bekasi, 144 gereja di Kabupaten Bekasi, 165 gereja di Depok, 81 gereja di Tangerang Selatan, dan 1 gereja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto juga sudah mengatakan, seluruh personel gabungan yang disiagakan untuk pengamanan adalah personel pilihan yang terlatih dan kompeten. Jadi, masyarakat tak perlu khawatir menjalankan ibadah dan aktivitas lainnya di malam Natal dan hari Natal.

“Kami bersama TNI dan pemangku kepentingan lainnya sudah mengadakan rapat koordinasi perihal ancaman-ancaman yang mungkin terjadi sekaligus cara penanganan di lapangan. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan berikan pengamanan maksimal untuk masyarakat,” jelas Kapolda Karyoto usai rakor di Mapolda Metro Jaya, Senin,(18/12)lalu.

“Dengan cara-cara komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dan pembentukan unsur-unsur pelayanan dan pengamanan jadi salah satu modal yang luar biasa. Kami menjamin aparat pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat tetap solid, ” sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, dikatakannya juga, pihaknya akan benar-benar fokus mengamankan beberapa tempat wisata dan rumah ibadah. Bahkan untuk rumah ibadah akan dilakukan sterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan.

“Tempat ibadah ini kan tempat kumpulnya orang banyak. Besok para Kasatker (Kepala Satuan Kerja) Kapolres yang turun ke lapangan langsung sebagai komandan pengamanan objek harus bisa memetakan kerawanan seperti apa. Yang paling penting kalau di suatu daerah udah bisa kita petakan,”ujar Kapolda Karyoto.

Bekasi, koin24.co.id – Sejumlah korban investasi bodong E-Dinar Coin Cash (EDDCash) datangi Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Rabu (3/11/21).

Kedatangan mereka tak lain untuk mencari keadilan atas kerugian yang diderita hingga miliaran rupiah dan menuntut agar segera uang tersebut dikembalikan.

Diana Pucuk, salah satu puluhan korban yang berdemo mengatakan bahwa, kedatangannya ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan, terutama pencairan uang yang hilang akibat EDCCASH tersebut.

“Kami disini mencari keadilan yang seadil-adilnya dari bapak atau ibu hakim, untuk dicairkan yang menjadi hak-hak kami para peserta yang sedang mengejar kami,” ucap Diana seperti yang di lansir di medsos.

Dari kejadian ini, lanjutnya, ia harus kehilangan rumah serta ditinggalkan suaminya. Hingga sekarang, ia ditagih oleh para downline nya yang mencapai 2 miliar rupiah.

“Hingga saat ini saya dikejar-kejar, kesana ditagih, kesini di tagih, sementara saya belum bisa bicara apa-apa karena, saya sudah kehilangan rumah dan tinggal tidak menentu, orang tua juga tidak ada karena ditekan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Diana mengaku, sampai saat ini mempunyai banyak hutang akibat harus menutup hutang. Bahkan, mendapat ancaman pembunuhan dari oknum tertentu. Namun ia berniat melaporkan ancaman tersebut kepada kepolisan.

“Saya diancam sama eyang Anton, saya diancam akan dibunuh kalau saya melapor atau bersaksi atas kebenaran kasus ini,” saya diancam lewat wa, saya tidak melaporkan ini, saya lebih ke pencairan,” pungkasnya.

Ia berharap, hakim dapat lebih berlaku lebih adil agar hak para peserta dapat segera dikembalikan. Karena kasus ini telah menyeretnya kepada permasalahan yang pelik.

Sementara itu, Kuasa Hukum korban EDDCash, Agus Supriyanto mengatakan, Kerugian warga dalam investasi bodong itu mencapai 400 – 600 miliar. Ia mewakili lebih dari 900 warga yang menjadi korban EDCCash tetap mengikuti jalannya sidang yang ia nilai, masih kurang transparan.

“Kalau kemarin memang pada saat sidang pertama sampai kelima, saya mengikuti perjalannya sidang ini, sepertinya materi sidang belum diungkapkan di dalam persidangan,” kata Agus.

Ia menilai, materi persidangan juga lebih menekan saksi korban dengan pihak lawan yang mempresure saksi korban, sehingga, suasana korban tidak imbang.

“Presure nya seperti di luar materi sidang di tanyakan,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi sekali atas kinerja Kepolisian yang dengan cepat mengungkap dan menangkap pelaku, hingga berkasnya diserahkan kepada Kejaksaan.

“Dari mulai penangkapan, sampai pada P21, Sudah sesuai prosedur dan bahkan sangat cepat, sementara kasus ini kan kasus yang luar biasa, terus pada bulan puasa saya lihat di mabes polri, kerja hingga larut malam,” pungkasnya.

Diketahui, Pelaku investasi bodong EDDCash saat ini telah ditahan dan di titipkan di rutan kelas 2B Bulak Kapal, Kota Bekasi. (Red).

Jakarta, koin24.co.id – Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI menangkap Yosef Tjahjadjaja buronan 15 tahun terpidana kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp. 120 Miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leo Ebenezer Simanjuntak, Selasa (13/7).

Ia mengatakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Tim Dirkrimum Polda Jawa Barat atas sinergitas kedua lembaga penegak hukum tersebut.

“Bapak Jaksa Agung mengucapkan terimakasih atas kerjasama Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan dengan Tim Dirkrimum Polda Jabar, khususnya kepada Wadir Reskrimum AKBP Indra Hermawan, SH, S.Ik, MH dan tim atas bantuannya telah berhasil mengamankan Terpidana Yosef Tjahjadjaja yang sudah buron atau melarikan diri selama 15 tahun,” tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.

Leo mengisahkan, penangkapan Yosef yang berlangsung, Selasa (13/7/21) merupakan kolaborasi dan sinergitas antara tim intelijen Kejaksaan Agung, tim Ditkrimum Polda Jawa Barat, dan tim intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Diamankan di sebuah  rumah sakit di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur sekitar pukul 13.50 WIB, karena sebelumnya, Polda Jawa Barat menerima laporan polisi tentang tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh terpidana Yosef Tjahjadjaja bersama dua orang pelaku lainnya yang sudah berhasil ditangkap oleh penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat terlebih dahulu,” kata Kapuspenkum.

Dijelaskan Kapuspenkum. selama ini untuk mengelabui penyidik Polda Jawa Barat dan menghilangkan jejak dari DPO Kejaksaan, Yosef diduga memalsukan identitas dengan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama Yosef Tanujaya.

“Setelah Penyidik Polda Jawa Barat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, ternyata benar orang yang diduga pelaku tindak pidana penipuan tersebut merupakan buronan yang masuk dalam DPO Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ucapnya.

Sebelum ditangkap, Yosef sempat ditempatkan di Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa Ceger, Jakarta Timur untuk menjalani masa perawatan karantina karena sebelumnya diduga terpapar Covid-19. Ia dirawat selama 10 hari di rumah sakit tersebut sebelum ditangkap atau diamankan hari ini.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Swab Antigen terakhir pada hari ini Terpidana Yosef Tjahjadjaja sudah dinyatakan negatif Covid-19. Setelah pemantauan kesehatan  yang bersangkutan dinyatakan sehat, Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan memindahkan Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),” tukas mantan Wakajati Papua Barat ini.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan, Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Dirkrimum Polda Jawa Barat, khususnya kepada Wadir Reskrimum, AKBP Indra Hermawan, SH, S.IK, MH dan tim atas bantuannya mengamankan terpidana yang menjadi buronan selama 15 tahun itu. Melalui program Tangkap Buronan (Tabur), Kejaksaan menghimbau kepada seluruh buronan yang masuk dalam DPO untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

“Karena tidak ada tempat aman bagi pada buronan,” tegasnya.

Yosef Tjahjadjaja merupakan terpidana korupsi pembobolan Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan-Jakarta yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp120 miliar.

Awalnya Yosef diminta mencarikan dana (arranger) untuk ditempatkan di Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan dan atas penempatan dana tersebut ia meminta imbalan kepada pihak bank. Singkatnya, Yosef berhasil menempatkan deposito Rp200 miliar dari PT. Jamsostek di bank tersebut.

Selanjutnya atas penempatan dana tersebut, Yosef bersama-sama dengan Agus Budio Santoso dari PT. Rifan Financindo Sekuritas meminta imbalan fasilitas dana untuk mengucurkan kredit kepada Alexander J. Parengkuan dan kawan-kawan dari PT. Dwinogo Manunggaling Roso. Deposito PT. Jamsostek yang telah ditempatkan di bank tersebut dijadikan jaminan kredit oleh Yosef atas bantuan Charto Sunardi, selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Mampang Prapatan. Charto saat ini telah diputus bersalah dan dihukum dengan pidana penjara divonis 15 (lima belas) tahun.

Kucuran kredit dibagi menjadi 10 bilyet giro, dikucurkan kepada Alexander, selaku direktur PT. Dwinogo Manunggaling Roso dengan dalih untuk membangun rumah sakit jantung. Namun ternyata dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Alexander dan kawan-kawan.

Atas bantuan pengucuran kredit tersebut, Yosef mendapat imbalan uang sebanyak Rp6,4 miliar dan perusahaannya PT. Rifan Financindo Sekuritas mendapatkan fee sebesar 7,5 % dari jumlah kredit yang dikucurkan.

“Akibat dari pencairan kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada waktu itu menyebabkan kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain,” imbuh Kapuspenkum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2662 K/Pid/2006 tanggal 01 Nop 2006, jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 17/Pid/2006/PT.DKI tanggal 17 Mei 2006, jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.B/2004/PN.JKT.PST tanggal 26 Juli 2004, terpidana Yosef Tjahjadjaja dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 11 tahun penjara. (Red).