Ekonomi
Recovery’ ekonomi diprediksi mulai kuartal akhir 2020 dan diakselerasi 2021
Published
4 years agoon
Jakarta, koin24 – Recovery ekonomi akan bisa berjalan paling tidak mulai kuartal terakhir tahun 2020 dan akselerasinya dilakukan di tahun 2021.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa (14/4).
“Pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal kedua dan ketiga ini tekanannya akan sangat berat. Pada skenario kita yang berat itu ada di titik mendekati 0. Dan kalau untuk kuartal keduanya itu akan mendekati 0 atau bahkan mungkin bisa negatif. Namun di kuartal ketiga kita harapkan sudah mulai recovery,” ujar Menkeu.
Kalau agak lama, Menkeu sampaikan skenarionya memang kuartal kedua dan tiga kemungkinan tekanannya sangat besar, yaitu pertumbuhan bisa mendekati 0 dan 1,5 atau negatif di minus 2 persen dan diharapkan recovery sudah mulai pada kuartal terakhir tahun ini serta momentum ini akan terus diakselerasi di tahun 2021.
Untuk 2021 range-nya, menurut Menkeu, pemulihan adalah antara 5,5 hingga 4,5 sehingga masih akan dilihat karena hari ini masih harus melihat situasi di kuartal kedua ini dan kecepatan untuk penanganan Covid-19.
“Jadi hari-hari ini pun kalau kita membuat proyeksi, kita masih banyak sekali catatan. Namun tadi path-nya kita berharap kuartal ketiga dan kemudian akselerasinya di kuartal keempat, terutama pemulihan sudah bisa terlihat lebih indikasinya,” kata Menkeu.
Dengan implikasi naiknya jumlah kemiskinan dan pengangguran, Menkeu sampaikan langkah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang tidak bisa dilepaskan.
“Jangka pendek seperti yang disampaikan oleh berbagai menteri, instruksi Bapak Presiden, pertama Kartu Prakerja kita naikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa diabsorb,” urai Menkeu.
Hal ini, sambung Menkeu, belum termasuk BPJS Tenaga Kerja yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan kepada para masyarakat yang terkena PHK, jadi dalam hal ini safety net-nya untuk para pekerja ada di situ. Untuk dana desa, menurut Menkeu, Kementerian PUPR dan kementerian/lembaga yang memiliki anggaran diminta untuk melakukan apa yang disebut cash for work atau proyek-proyek padat karya (tunai), utamanya tadi dari Menteri PUPR.
“Menteri PUPR dalam hal ini melakukan peningkatan bagi alokasinya dari sisi untuk menciptakan apa yang disebut proyek-proyek padat karya. Untuk sektor perumahan, kita sudah naiknya fasilitas pertama,” ujarnya. Kemudian untuk realokasi anggaran, Menkeu jelaskan bahwa dalam hal ini di dalam menciptakan beberapa proyek padat karya di 1.000 lokasi. Artinya dalam jangka pendek, Menkeu sampaikan bahwa Dana Desa yang juga kemarin selain untuk Bansos juga untuk padat karya akan digunakan semua instrumen yang ada untuk bisa membuat dampak negatif akibat PHK atau pengurangan kesempatan kerja bisa di-absorbkan dengan mekanisme yang sekarang dilakukan.
“Dalam jangka menengah (dan) panjang kita tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dari dunia usaha dan bahkan meningkatkan daya tarik dari ekonomi Indonesia,” tandas Menkeu.
Ia juga mengingatkan agar jangan lupa kalau terus fokus pada reform dan menjaga dampak Covid-19 ini seminimal mungkin karena Indonesia bisa dianggap sebagai salah satu negara yang punya potensi untuk menarik investasi atau capital untuk meningkatkan dunia usaha. “Beberapa langkah seperti Jepang akan melakukan relokasi perusahaannya dari RRT ke luar atau dari negara lain, itu juga memberikan opportunity,” ujarnya.
Jadi, Menkeu sampaikan akan melakukan langkah-langkah untuk membuat kondisi perekonomian tetap baik dan bisa menarik investasi atau membuat perusahaan-perusahaan tetap bertahan dalam situasi yang memang sangat berat. “Tidak ada yang tidak terkena, namun dalam hal ini yang terkena bisa bertahan dalam situasi yang sulit, itu yang kita akan terus fokuskan. Maka insentif-insentif pajak seperti yang sudah kita sampaikan akan dilakukan,” urainya.
Untuk saat ini, Menkeu sampaikan masih fokus di industri manufaktur, tapi kemarin Menko Perekonomian bersama Kemenkeu sudah memutuskan untuk melakukan tambahan apa yang disebut insentif pajak ke 11 sektor lain di luar sektor manufaktur. “Ini termasuk sektor transportasi, sektor perhotelan, sektor perdagangan, sektor-sektor lain yang mendapatkan dampak. Ini yang nanti akan disampaikan,” tandasnya.
Dengan insentif pajak ini, Menkeu jelaskan seperti Pasal 21 yaitu pajak karyawan, PPN yang dipercepat, pajak korporasi yang dikurangkan untuk pembayaran berkalanya 30 persen, semuanya diharapkan bisa memberikan daya tahan bagi perusahaan-perusahaan di seluruh 11 sektor yang kita anggap mendapatkan dampak yang sangat negatif dari adanya Covid-19 ini. “Dengan pemberian stimulus ini, kita harapkan kemampuan dari sektor-sektor usaha untuk bertahan bisa ditingkatkan,” katanya.
Langkah lainnya dalam jangka panjang, menurut Menkeu, adalah dengan omnibus law dan berbagai reform yang dilakukan yang bertujuan supaya sektor-sektor ini bisa mampu bertahan, namun juga mampu menarik modal baru. “Ini yang nanti akan terus kita perbaiki sehingga Indonesia mampu untuk menarik kembali kegiatan ekonomi. Dan oleh karena itu kemudian kemiskinan dan pengangguran bisa terus dikembalikan pada track penurunan,” urainya.
TKDD tahun 2020 mengalami penurunan, menurut Menkeu, karena memang dilakukan apa yang disebut adjustment akibat adanya penurunan penerimaan pajak. Jadi dalam hal ini, Menkeu sebutkan tadi untuk TKDD-nya tahun 2020 ini diproyeksikan terjadi penurunan karena adanya pendapatan negara yang tadi diproyeksikan akan menurun sekitar 10 persen. Di dalam Surat Edaran bersama dengan Kemendagri, Menkeu menyampaikan kepada daerah situasi pemotongan TKDD-nya itu sekitar Rp94 triliun. “Kita akan melakukan secara hati-hati berdasarkan situasi juga dari keuangan negara/APBN dan kondisi masing-masing daerah yang tadi disebutkan ada yang memiliki kapasitas fiskal bagus dan ada yang sangat kecil,” tambahnya seraya menyebut tentu dengan meng-adjustment pemotongan itu berdasarkan kapasitas masing-masing.
Diakui Menkeu, Pemerintah pusat paham bahwa pemerintah daerah akan menghadapi tekanan PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya mungkin akan turun. Untuk Pulau Jawa, sambung Menkeu, jauh lebih tajam, yaitu PAD-nya bisa drop sampai 40 persen, kalau di luar Jawa barangkali lebih sedikit karena memang pusat dari Covid-19 itu menghantam sangat besar di DKI terutama, yang bahkan PAD-nya mungkin bisa turun sampai 50 persen dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, sehingga memang dilihat PAD-nya akan berbeda-beda. “Oleh karena itu tadi disampaikan untuk belanja-belanja harus disesuaikan. Tadi disampaikan untuk belanja tukin, belanja pegawai, memang ada daerah-daerah yang dalam situasi normal kemarin mereka punya pendapatan besar (dibandingkan pemerintah pusat),” jelas Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan anggaran tersebut didapat dari transfer, dari PAD, kondisi baik sehingga daerah bisa membayar ASN-ASN dengan tunjangan kinerja (Tukin) yang luar biasa tinggi, namun, sekarang dalam situasi ini diharapkan untuk bisa menurunkan paling tidak sama dengan pusat. “Karena itu memang merupakan salah satu pos yang bisa dihemat tanpa menyebabkan ASN daerah itu mengalami dampak yang sangat negatif, karena Tukin pusat pun sudah cukup baik,” tandas Menku.
Soal realokasi dana daerah, Menkeu sampaikan untuk tetap dilakukan dari belanja barang dan belanja modal yang bahkan dalam Surat Edaran memberikan arahan (agar) dihemat sampai 50 persen untuk belanja barang dan modal. “Tentu ini akan kemudian di masing-masing APBD yang tergantung dari situasi kapasitas fiskalnya nanti kita akan lihat. Namun ini terutama untuk memberikan instruksi kepada daerah karena kita melihat kemarin sampai dengan hari ini, masih ada daerah-daerah yang masih ragu-ragu melakukan penyesuaian. Ini instruksi Bapak Presiden agar betul-betul sangat spesifik,” tandasnya.
Dengan penghematan ini, Menkeu sebutkan untuk mengurangi belanja tapi belanjanya dialihkan untuk masalah kesehatan, Bansos dan bantuan dunia usaha. “Dengan demikian kegotongroyongan antara pusat yang sudah menambahkan belanja untuk kesehatan, untuk Bansos dan untuk membantu dunia usaha bisa ditambah lagi dengan pemerintah daerah,” jelas SMI.
Untuk daerah-daerah tentu, Menkeu jelaskan akan melihat kembali bagaimana cara memonitornya, Pemerintah pusat memonitor, Mendagri dan Kemenkeu bersama-sama memonitor. “Apa konsekuensinya bagi yang tidak melakukan? Kita bisa melakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi artinya kita sekarang betul-betul sangat serius,” tandasnya.
Alasan Menkeu karena Presiden hingga hari ini pun tadi menyampaikan bahwa beliau masih melihat beberapa daerah itu yang masih business as usual. “Belanja sosialnya tidak naik, belanja barangnya masih belum berubah sehingga ini semuanya seolah-olah belum sampai kepada ke daerah bahwa mereka perlu melakukan perubahan dari APBD-nya,” ujarnya.
Untuk implikasi dari penyampaian bencana nasional pandemi Covid-19, Menkeu sampaikan masih bersama-sama dengan K/L lainnya dan dengan OJK akan melihat konsekuensi dari status bencana nasional ini. “Mengenai bantuan luar negeri, seluruh negara ini sekarang saling bantu membantu. Ada yang memberikan bantuan dalam bentuk in–kind dan juga Indonesia membantu dalam artian karena Indonesia itu salah satu negara penghasil APD terbesar di dunia,” tandas SMI.
Jadi kontrak-kontrak dengan negara-negara itu, menurut Menkeu, tetap akan dicoba penuhi tanpa harus mengorbankan kebutuhan APD kita di dalam negeri. Beberapa pembicaraan dengan Korea Selatan, sekarang dengan Jepang, menurut Menkeu, semuanya tujuannya adalah untuk bisa di satu sisi memenuhi APD di dalam negeri, namun juga di sisi lain juga bisa memenuhi kebutuhan dari negara-negara lain yang memang tidak memiliki industri untuk membangun atau membuat APD tersebut. “Juga untuk ventilator, yang kemarin diumumkan di dunia bahwa property right-nya bisa di-wave, ini berarti membuka kesempatan bagi industri-industri untuk membuat ventilator sesuai dengan spesifikasi kesehatan,” pungkas Menkeu akhiri jawaban. (FID/TGH/EN/ sumber: setkab.go.id)
You may like
-
33 Tahun Pengabdian Akabri Alumni 89, Melalui Dinas Psikologi Angkatan Darat Salurkan Paket Sembako Warga Terdampak covid-19
-
Pemkot Tangerang Optimalkan Vaksinasi Untuk Memberikan Rasa Aman Masyarakat
-
Di Pasar Senen, Babinsa dan Pasukan BKO lakukan pengawasan Prokes
-
Serbuan Vaksinasi sasar Kampung Pemulung
-
Vaksinasi Covid 19 di SMN 70 Tanah Abang
-
Babinsa monitoring pemberian Vaksin di 6 Puskesmas
Ekonomi
Luncurkan Motor Grader Cat 16 GC, Trakindo: Tingkatkan Industri Pertambangan Nasional
Published
8 months agoon
September 16, 2023Jakarta, koin24.co.id – PT Trakindo Utama (Trakindo) meluncurkan unit terbarunya Motor Grader Cat 16 GC di acara Mining Expo 2023, Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023). Produk terbaru ini dianggap lebih ekonomis dan mudah perawatan serta sejalan dengan komitmen perusahaan yakni “Advancing You Forward” untuk senantiasa mendukung peningkatan produktivitas pelanggan khususnya di industri pertambangan.
General Manager Sales Mining Trakindo Ario Wirawan menjelaskan, penggunaan alat berat yang tepat dan penerapan teknologi terkini diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif dalam upaya mencapai hasil produksi yang optimal. Terlebih, optimalisasi kemampuan alat berat merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas.
“Harapannya melalui kegiatan ini, kami bisa hadir lebih dekat kepada pelanggan dan mendukung kemajuan bisnisnya, sekaligus turut berkontribusi untuk meningkatkan industri pertambangan nasional,” jelas Ario.
Menurut dia, MineStar merupakan teknologi solusi komprehensif yang mengintegrasikan produk, proses, dan sumber daya manusia untuk membantu pelaku industri dalam mengelola rantai pekerjaan pertambangan, mulai dari pelacakan material, manajemen armada, identifikasi kesehatan alat berat, hingga sistem peralatan otonom. MineStar merupakan jawaban atas tantangan industri pertambangan untuk mendorong produktivitas pertambangan dengan tetap mengedepankan unsur keselamatan.
“Pemantauan pekerjaan alat berat dan operasional di site bisa didapatkan secara akurat dan real-time,sehingga pengambilan keputusan pun dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan operasional pun menjadi lebih efektif. Selain itu, pekerjaan operator juga menjadi lebih akurat dan produktif, serta mengurangi risiko insiden keselamatan,” kata Ario.
Berbagai manfaat dirasakan langsung oleh para pelanggan Trakindo, salah satunya PT Cipta Kridatama (CK). Ilham Medica selaku Technology Solution Manager Cipta Kridatama mengungkapkan, keputusan menggunakan MineStar merupakan wujud transformasi digital CK dalam menghadapi tantangan di pertambangan. Setelah menggunakan MineStar, terutama fitur Fleet / Fleet Management System (FMS), CK merasakan berbagai perubahan positif, bahkan telah memberikan banyak pekerjaan dengan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.
“Salah satu contohnya memberikan perubahan rute unit yang lebih cepat hanya dengan sentuhan jari. Karena sebelumnya pengawas harus mendatangi setiap unit secara langsung untuk memberikan rute baru kepada operatornya,” terangnya.
Ekonomi
Kerja Sama dengan Pos Indonesia, Treetan Mudahkan Layanan Wisata Halal dan Umrah Melalui PosPay
Published
10 months agoon
July 21, 2023JAKARTA, koin24.co.id – PT Treetan Nusantara Network melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia (Persero) di Jakarta. Kerja sama ini menyangkut penyediaan layanan digital paket umrah dan wisata halal melalui channel PosPay.
Chief Executive Officer and Co-Founder Treetan Aan Yugiastomo mengatakan, kerja sama ini untuk memudahkan masyarakat melakukan ibadah umrah dan wisata halal.
“Penandatangan perjanjian kerja sama antara PT Treetan Nusantara Network dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang penyediaan layanan digital paket umrah dan wisata halal melalui modern channel Pospay di Jakarta,” tutur Aan di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
“Kemudahan Umroh dan Wisata Syariah Kolaborasi Treetan dengan PosPay Syariah serta jaringan PT. Pos di Seluruh Indonesia,” sambungnya.
Aan juga menuturkan, pihaknya sangat senang dengan kerja sama ini. Pasalnya, kata dia, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk lebih dekat lagi dengan Treetan.
“Kami sangat bangga bisa bekerja sama dengan PosPay dan jaringan PT Pos Indonesia, untuk memudahkan masyarakat kita untuk lebih dekat lagi kepada travel-travel yang telah kami Kurasi,” kata Aan.
Dia optimistis kerja sama ini dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. “Kerja sama ini kita akan terus kembangan dengan layanan yang ada di PT Pos, baik produk giropos serta channel pembayaran yang bisa difasilitasi melalui jaringan PT Pos di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, SVP Sales and Marketing financial service) PT Pos Indonesia Kiagus Muhammad Amran mengaku senang dengan kerja sama ini. Dia mengatakan, kerja sama ini juga untuk mengembangkan layanan PosPay ke seluruh Indonesia.
“PT Pos sangat senang bisa bekerja sama dengan Treetan untuk mengembangkan layanan PosPay dan keuangan agar masyarakat lebih mudah beribah umrah,” tutur Kiagus.
Ekonomi
Raker PT. PPILN yang Ke-10 Tahun 2022 Menuju Era Mas
Published
2 years agoon
January 9, 2022Jakarta, koin24.co.id – PT. Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional menggelar rapat kerja nasional ke-10 sekaligus memberikan Award kepada wilayah-wilayah terbaik. Terbaik ketiga di berikan kepada wilayah Bali, terbaik kedua di berikan wilayah Sumsel, terbaik ke satu di raih wilayah Jatim, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/22).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Dirjen Ketenagalistrikan Kemen ESDM, Muhadi, ST.Mt, selaku Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan. L Didit Waskito, ST., MT, selaku Koordinator Kelaikan Tehnik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Komisaris PT. PPILN. Direktur Utama PT. PPILN, Edy Sayudi, ST, Direktur Bidang PT. PPILN. General Manager PT. PPILN Wilayah se-Indonesia dan peserta Zoom Pengawas Wilayah dan seluruh Manager Area PT. PPILN seluruh Indonesia.
Direktur Utama PT. PPILN, H. Edy Sayudi, ST dalam sambutannya mengatakan, perjalanan perusahaan yang menginjak 10 tahun merupakan kebanggan bagi kita semua. Bagaimanapun perusahaan membangun soliditas dan kekuatan manajemen sehingga pembangunan kekeluargaan tetap senantiasa terjaga.
“Alhamdulillah, PT. PPILN yang sudah 10 tahun berjalan tanpa mengenal lelah sekalipun kesulitan yang kita hadapi tanpa ada hentinya atas kerja keras seluruh karyawan karyawati di seluruh indonesia PPILN mampu mempertahankan kenerja yang sangat baik terbukti berturut turut menerima penghargaan terbaik dari EDSM
Dijelaskan Edy, tentunya pembinaan dan penilaian yang di lakukan oleh pemerintah tidak mudah dilakukan oleh DJK terhadap perusahaan yang dibawahnya karena dinamika yang ada memiliki karakteristik yang berbeda beda sehingga mungkin dari seluruh stakeholder yang dibawah pemerintah terutama para LIT TR memiliki cara yang berbeda penilaian yang di lakukan oleh DJK sangat berat sekalipun standarisasi penilaian sudah di tetapkan
“Kami ucapkan terima kasih banyak karena PT. PPILN masih mendapatkan nilai terbaik dari pemerintah,” terangnya.
Ia menambahkan, penilaian tidak mudah didapat karena persaingan begitu ketat dan ada kriteria yang harus dipenuhi. (Red).
Fikom Universitas Esa Unggul Gelar Sosialisasi Strategi Tembus Jurnal Bereputasi
Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai
BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara
Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul
Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024
Iqbal Irsyad dan Berman Nainggolan Mengartikulasikan Visi dan Misi Mereka
Halalbihalal, Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Menguat
Buka Pra-UKW PWI Riau dan Papua Tengah, Ketum: UKW dan SJI Prioritas Program PWI Pusat
PDBN Gelar Mudik Gratis 5 Bus, Diapresiasi PGSI Demak
Klarifikasi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH
Klarifikasi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
PDBN Gelar Mudik Gratis 5 Bus, Diapresiasi PGSI Demak
Buka Pra-UKW PWI Riau dan Papua Tengah, Ketum: UKW dan SJI Prioritas Program PWI Pusat
Halalbihalal, Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Menguat
Iqbal Irsyad dan Berman Nainggolan Mengartikulasikan Visi dan Misi Mereka
Pentingnya Peran Masyarakat, IKWI dan TP PKK Kota Jakbar Gelar Seminar Stunting 23 April 2024
Mendagri Tito Karnavian Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai
Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Raih Akreditasi Unggul
BPN Kota Depok Dorong Pemda dan BUMN Percepat Sertifikasi Aset demi Mencegah Sengketa Tanah dan Kerugian Negara
Sarapan Subuh, ketan bumbu dan gemblong ketan
Gara-gara Covid-19 rela berbuat seperti ini
“Martabak Alul” kaki 5 yang melayani dengan berbagai jenis pembayaran
Nasi kebuli murah meriah di Bambu Apus
DIRGAHAYU TNI “SINERGI UNTUK NEGERI”
Sambutan Kapolda Metro dalam rangka Baksos Sembako 25 ton menyambut HUT ke-65 Lantas Bhayangkara
Sepenggal sejarah merah putih di tanah Papua
Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 0505/JT bantu giat cek poin perbatasan
Ucapan Selamat Idul Fitri dari Letnan Jenderal TNI AD, Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Simak video ini soal test cepat Covid-19
Terpopuler
-
News2 months ago
BPN Kota Depok Bahas Progres PTSL 2024, Indra Gunawan: Edukasi Warga, Benamkan Pungli
-
News2 months ago
SAFARI RAMADAN YASTROKI, DR. TUGAS : SI MISKIN RENTAN STROKE
-
News1 month ago
DEPRESI LANDA RAKYAT KECIL, YASTROKI DESAK PEMERINTAH HASIL PEMILU 2024 UTAMAKAN PEREKONOMIAN MIKRO
-
News1 month ago
BPN Kota Depok Mantapkan 6 Area Perubahan Menuju Zona Integritas, Indra Gunawan Paparkan Manfaatnya
You must be logged in to post a comment Login