Jakarta, koin24.co.id – PT. Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional menggelar rapat kerja nasional ke-10 sekaligus memberikan Award kepada wilayah-wilayah terbaik. Terbaik ketiga di berikan kepada wilayah Bali, terbaik kedua di berikan wilayah Sumsel, terbaik ke satu di raih wilayah Jatim, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/22).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Dirjen Ketenagalistrikan Kemen ESDM, Muhadi, ST.Mt, selaku Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan. L Didit Waskito, ST., MT, selaku Koordinator Kelaikan Tehnik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Komisaris PT. PPILN. Direktur Utama PT. PPILN, Edy Sayudi, ST, Direktur Bidang PT. PPILN. General Manager PT. PPILN Wilayah se-Indonesia dan peserta Zoom Pengawas Wilayah dan seluruh Manager Area PT. PPILN seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT. PPILN, H. Edy Sayudi, ST dalam sambutannya mengatakan, perjalanan perusahaan yang menginjak 10 tahun merupakan kebanggan bagi kita semua. Bagaimanapun perusahaan membangun soliditas dan kekuatan manajemen sehingga pembangunan kekeluargaan tetap senantiasa terjaga.

“Alhamdulillah, PT. PPILN yang sudah 10 tahun berjalan tanpa mengenal lelah sekalipun kesulitan yang kita hadapi tanpa ada hentinya atas kerja keras seluruh karyawan karyawati di seluruh indonesia PPILN mampu mempertahankan kenerja yang sangat baik terbukti berturut turut menerima penghargaan terbaik dari EDSM

Dijelaskan Edy, tentunya pembinaan dan penilaian yang di lakukan oleh pemerintah tidak mudah dilakukan oleh DJK terhadap perusahaan yang dibawahnya karena dinamika yang ada memiliki karakteristik yang berbeda beda sehingga mungkin dari seluruh stakeholder yang dibawah pemerintah terutama para LIT TR memiliki cara yang berbeda penilaian yang di lakukan oleh DJK sangat berat sekalipun standarisasi penilaian sudah di tetapkan

“Kami ucapkan terima kasih banyak karena PT. PPILN masih mendapatkan nilai terbaik dari pemerintah,” terangnya.

Ia menambahkan, penilaian tidak mudah didapat karena persaingan begitu ketat dan ada kriteria yang harus dipenuhi. (Red).

Jakarta, koin24.co.id – Berbagai upaya dilakuan pemerintah melalui Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk akibat badai pandemi.Upaya ini pun mendapat apresiasi dari banyak pihak karena terbukti mampu menggerakkan perekonomian kembali. Pun demikian, masih banyak kendala yang harus dihadapi agar perekonomian bisa cepat kembali pulih. Salah satunya dengan meningkatkan kontribusi dari sektor UMKM di tanah air.

Mengutip hasi riset McKinsey & Company pada Oktober 2020 yang lalu, Ketua Bidang Organisasi DPP Asmindo (Assosiasi Mebel Indonesia), Endro Wardoyo menyebut proyeksinya ihwal potensi sumbangan sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) 10 tahun mendatang, pada Tahun 2030. Mc Kinsey menyebut sektor UMKM bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu mengembangkan inovasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.

Dalam materi presentasi yang disampaikan dalam Webinar bertajuk “Kebangkitan UKM/IKM Industri Mebel Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional,” yang digelar Sabtu (19/6) pagi Endro menyebut, jumlah perusahaan di Industri mebel/furniture di tanah air tahun 2020 mencapai 1.114 perusahaan dengan total kapasitas 2,91 juta ton. Industri ini menyerap tenaga kerja hingga 143.119 orang. Sementara itu, nilai ekspor yang dihasilkan mencapai 1,87 Miliar US$ sehingga berkontribusi terhadap PDB 0,26%.

“EKSPOR FURNITURE dari Januari – April 2021 bahkan sudah mencapai USD 0,85M, atau naik 39,47% dibanding periode yang sama 2020 (USD 0,61M),” ujarnya.

Namun demikian, permasalahan guna mendukung kebangkitan UKM Furniture/Mebel dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional tak bisa dihindari. Ia merinci, ada 6 permasalah yang saat ini tengah dihadapi. Yang pertama terkait melambungnya biaya container untuk mendukung pengiriman produk mebel tanah air ke berbagai belahan dunia.

“Mungkin yang pertama tadi yang diutarakan teman-teman ada keluhan bahwa sekarang ini sedang mahal transportasi, khususnya container untuk ekspor. Nah yang diharapkan permasalahan ini segera diatasi. Artinya pemerintah hadir untuk mengatasi hal ini. Yang sebenarnya ini kalau tidak cepat diselesaikan ini berdampak sangat luar biasa. Salah satu dampaknya,barang kita ini menjadi lebih mahal dibandingkan barang-barang dari negara lain. Walaupun kondisi ini Negara lain juga mengalami, tapi bedanya mereka sudah punya solusi,” ujar Endro lagi.

Untuk itu Endro berharap pemerintah segera muncul dengan solusi terkait kelangkaan container ini. Ia menyarankan adanya subsidi dari pemerintah untuk mengatasinya.

“Dalam hal ini mungkin pemerintah bisa mendatangkan mother vessel/ kapal sendiri, mendatangkan container-container yang kosong dari luar negeri. Karena ini kan terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Lebih banyak ekspornya tapi impornya berkurang jadi otomatis containernya banyak tertahan di luar. Selain itu juga kapalnya yang tidak ada maka harus mendatangkan kapalnya, mother vessel. Atau menyewa ke salah satu pelayaran. Yah minimal 1 bulan 1 kali. Ini mungkin akan membantu. Kalau tidak ya mungkin ekspor kita akan terganggu. Dan tentu saja kalau ekspor terganggu berarti devisa juga terganggu. Artinya apa yang menjadi target pemerintah soal devisa soal ekspor berarti tidak akan tercapai,” terang Endro.

Selain kendala masalah transportasi, khususnya kelangkaan container, hal lain yang masih mengganjal tumbuh kembangnya UKM Mebel di tanah air adalah sulitnya produk UKM mebel untuk terlibat dalam pengadaan barang di pemerintahan. Padahal menurutnya, jika UKM mebel bisa difasilitasi untuk dapat memenuhi pemenuhan barang di pemerintahan, sector industry mebel tanah air bisa berkembang pesat.

“Di APBN kita ini kalau tidak salah menurut data Kemenkop itu ada sekitar Rp300 triliun (anggaran pengadaan barang dan jasa). Ini bagaimana teman-teman UKM bisa mengakses di sana. Tadi bu ema (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng) menyampaikan bahwa pengadaan barang senilai 200 juta ke bawah ini kan penunjukkan langsung. Kemudian yang 200 ke atas ini melalui lelang, tender dan lain sebagainya. Nah yang begini-begini yang harus diperbanyak dan difasilitasi kepada pelaku UMKM yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam webinar yang sama, Deputi UKM Kemenkop, Hanung Harimba Rachman menjelaskan, Kementerian Ekonomi dan Koperasi sudah mempunyai program dalam upaya memaksimalkan potensi pasar domestic ini. Yang pertama dengan standarisasi dan sertifikasi produk. Upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi produk untuk peningkatan nilai jual, seperti : ISO, HACCP, dan ORGANIK. Kemudian ada juga Pemasaran Produk (LURING). Upaya ini dilakukan dengan member pelayanan pemasaran melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

“Berikutnya adalah Korporatisasi Koperasi, UKM Go Digital, dan yang terakhir adalah pelibatan KUKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Upaya terakhir ini dilakukan dengan pengadaan Laman UMKM LKPP, Bela Pengadaan dan Pasar Digital UMKM,” terang Hanung.

Kemudian di tahun 2021 – 2022 Kemenkop juga tengah mempersiapkan program lain. Program itu diantaranya adalah program kolaborasi seniman, desainer, dan UMKM Industri kreatif, serta program Pusat Layanan Terpadu agar tercipta sinergitas antara Kementerian/ Lembaga dengan mitra Kemenkop UKM. Sinergitas ini diharapkan dapat memberikan Data tunggal dan terpenuhinya layanan terpadu bagi UMKM di tanah air. (***)

Jakarta, koin24.co.id – Berbagai upaya dilakuan pemerintah melalui Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangkitkan perekonomian bangsa yang sempat terpuruk akibat badai pandemi.Upaya ini pun mendapat apresiasi dari banyak pihak karena terbukti mampu menggerakkan perekonomian kembali. Pun demikian, masih banyak kendala yang harus dihadapi agar perekonomian bisa cepat kembali pulih. Salah satunya dengan meningkatkan kontribusi dari sektor UMKM di tanah air.

Mengutip hasi riset McKinsey & Company pada Oktober 2020 yang lalu, Ketua Bidang Organisasi DPP Asmindo (Assosiasi Mebel Indonesia), Endro Wardoyo menyebut proyeksinya ihwal potensi sumbangan sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) 10 tahun mendatang, pada Tahun 2030. Mc Kinsey menyebut sektor UMKM bisa menyumbang PDB hingga US$140 miliar apabila mampu mengembangkan inovasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan mendapat pendampingan yang cukup dalam menjalani bisnisnya.

Dalam materi presentasi yang disampaikan dalam Webinar bertajuk “Kebangkitan UKM/IKM Industri Mebel Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional,” yang digelar Sabtu (19/6) pagi Endro menyebut, jumlah perusahaan di Industri mebel/furniture di tanah air tahun 2020 mencapai 1.114 perusahaan dengan total kapasitas 2,91 juta ton. Industri ini menyerap tenaga kerja hingga 143.119 orang. Sementara itu, nilai ekspor yang dihasilkan mencapai 1,87 Miliar US$  sehingga berkontribusi terhadap PDB 0,26%.

“Ekspor furniture dari Januari – April 2021 bahkan sudah mencapai USD 0,85M, atau naik 39,47% dibanding periode yang sama 2020 (USD 0,61M),” ujarnya.

Namun demikian, permasalahan guna mendukung kebangkitan UKM Furniture/Mebel dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional tak bisa dihindari. Ia merinci, ada 6 permasalah yang saat ini tengah dihadapi. Yang pertama terkait melambungnya biaya container untuk mendukung pengiriman produk mebel tanah air ke berbagai belahan dunia.

“Mungkin yang pertama tadi yang diutarakan teman-teman ada keluhan bahwa sekarang ini sedang mahal transportasi, khususnya container untuk ekspor. Nah yang diharapkan permasalahan ini segera diatasi. Artinya pemerintah hadir untuk mengatasi hal ini. Yang sebenarnya ini kalau tidak cepat diselesaikan ini berdampak sangat luar biasa. Salah satu dampaknya,barang kita ini menjadi lebih mahal dibandingkan barang-barang dari negara lain. Walaupun kondisi ini Negara lain juga mengalami, tapi bedanya mereka sudah punya solusi,” ujar Endro lagi.

Untuk itu Endro berharap pemerintah segera muncul dengan solusi terkait kelangkaan container ini. Ia menyarankan adanya subsidi dari pemerintah untuk mengatasinya.

“Dalam hal ini mungkin pemerintah bisa mendatangkan mother vessel/ kapal sendiri, mendatangkan container-container yang kosong dari luar negeri. Karena ini kan terjadi ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Lebih banyak ekspornya tapi impornya berkurang jadi otomatis containernya banyak tertahan di luar. Selain itu juga kapalnya yang tidak ada maka harus mendatangkan kapalnya, mother vessel. Atau menyewa ke salah satu pelayaran. Yah minimal 1 bulan 1 kali. Ini mungkin akan membantu. Kalau tidak ya mungkin ekspor kita akan terganggu. Dan tentu saja kalau ekspor terganggu berarti devisa juga terganggu. Artinya apa yang menjadi target pemerintah soal devisa soal ekspor berarti tidak akan tercapai,” terang Endro.

Selain kendala masalah transportasi, khususnya kelangkaan container, hal lain yang masih mengganjal tumbuh kembangnya UKM Mebel di tanah air adalah sulitnya produk UKM mebel untuk terlibat dalam pengadaan barang di pemerintahan. Padahal menurutnya, jika UKM mebel bisa difasilitasi untuk dapat memenuhi pemenuhan barang di pemerintahan, sector industry mebel tanah air bisa berkembang pesat.

“Di APBN kita ini kalau tidak salah menurut data Kemenkop itu ada sekitar Rp300 triliun (anggaran pengadaan barang dan jasa). Ini bagaimana teman-teman UKM bisa mengakses di sana. Tadi bu ema (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng) menyampaikan bahwa pengadaan barang senilai 200 juta ke bawah ini kan penunjukkan langsung. Kemudian yang 200 ke atas ini melalui lelang, tender dan lain sebagainya. Nah yang begini-begini yang harus diperbanyak dan difasilitasi kepada pelaku UMKM yang membutuhkan,” ujarnya.

Dalam webinar yang sama, Deputi UKM Kemenkop, Hanung Harimba Rachman menjelaskan, Kementerian Ekonomi dan Koperasi sudah mempunyai program dalam upaya memaksimalkan potensi pasar domestic ini. Yang pertama dengan standarisasi dan sertifikasi produk. Upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi produk untuk peningkatan nilai jual, seperti : ISO, HACCP, dan ORGANIK. Kemudian ada juga Pemasaran Produk (LURING). Upaya ini dilakukan dengan member pelayanan pemasaran melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

“Berikutnya adalah Korporatisasi Koperasi, UKM Go Digital, dan yang terakhir adalah pelibatan KUKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Upaya terakhir ini dilakukan dengan pengadaan Laman UMKM LKPP, Bela Pengadaan dan Pasar Digital UMKM,” terang Hanung.

Kemudian di tahun 2021 – 2022 Kemenkop juga tengah mempersiapkan program lain. Program itu diantaranya adalah program kolaborasi seniman, desainer, dan UMKM Industri kreatif, serta program Pusat Layanan Terpadu agar tercipta sinergitas antara Kementerian/ Lembaga dengan mitra Kemenkop UKM. Sinergitas ini diharapkan dapat memberikan Data tunggal dan terpenuhinya layanan terpadu bagi UMKM di tanah air.(***)