Connect with us

Politik

Siap Menangkan Ganjar – Puan, Laskar Ganjar – Puan Se-Maluku Gelar Rakerda dan Terima SK

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – DPD Laskar Ganjar – Puan Provinsi Maluku gelar rapat kerja daerah yang diikuti oleh 11 Kota/Kab se-Maluku, Minggu (16/1/22).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Laskar Ganjar – Puan Provinsi Maluku Nurdin Latupono, SH, MH menerima SK dan 11 DPC se-Provinsi Maluku mendapatkan SK dari DPP Laskar Ganjar Puan.

Nurdin Latupono menuturkan, pihaknya akan konsolidasi bagaimana memenangkan Ganjar – Puan dengan membentuk seluruh PAC di seluruh Provinsi Maluku.

“Insya Allah akhir bulan Januari seluruh PAC kita target sudah bisa terbentuk di seluruh Kabupaten dan Kota di Maluku,” tutur Nurdin kepada redaksi melalui keterangan tertulis, Minggu (16/1).

Untuk pengurus ranting, lanjut dia, dipastikan di Kecamatan Salahuru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) semua ranting sudah terbentuk dan siap untuk bergerak untuk memenangkan Ganjar – Puan di Pilpres 2024 mendatang.

“Untuk pengurus ranting, Salahuru semua sudah siap dan poskonya berada di Tulehu,” bebernya.

Nurdin menjelaskan, dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dengan terbentuk wadah Laskar Ganjar – Puan di Maluku bukan tidak beralasan, selain track record (rekam jejak) Ganjar sebagai Gubernur Jateng dan beberapa kali menjadi anggota DPR yang dinilai cukup baik, begitu juga Puan.

“Karena kami dilatarbelakangi oleh kondisi kenyataan yang sebenarnya karena Ganjar – Puan kami kedepankan. Dari hasil survei juga rakyat menginginkan Ganjar – Puan Capres 2024,” jelasnya.

Nurdin menambahkan, Rakerda yang digelar dalam membahas program kerja dalam mendukung Ganjar – Puan di Pilpres, juga memberikan pesan untuk Partai.

“Kalau terkait (Diusung Parpol) itu kewenangan partai, kami tidak bisa bicara sampai di situ. Namun, jelas kami memberikan pesan ke partai bahwa masyarakat, hari ini menginginkan adanya Ganjar – Puan,” pungkasnya.

Sementara Ketua Dewan Pembina, H Mochtar Mohamad dalam arahannya mengatakan, maksud dan tujuan Rakerda ini adalah, konsolidasi organisasi dan mendengarkan masukan DPC – DPC didalam memperkokoh Pasangan Ganjar – Puan di tengah rakyat.

M2, panggilan akrab Mochtar Mohamad juga minta jadwal Konsolidasi Organisasi Laskar Ganjar – Puan ini di bulan Januari tuntas DPC, bulan Februari tuntas PAC bulan Maret tuntas Ranting.

Laskar Ganjar – Puan hadir karena menangkap gelombang keinginan rakyat yang ingin berpartisipasi politik dalam pilpres 2024 untuk kemenangan Pasangan Ganjar – Puan.

“Rakyat melihat hanya Kader Ideologi dan Biologi Bung Karno lah yang mampu memimpin Bangsa ini ke arah sesuai Pemikiran Proklamator Bung Karno dan hanya Ganjar – Puan lah yang dianggap mampu menerima estafet kepemimpinan Pemerintah Jokowi karena dalam satu partai diusung PDI Perjuangan,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan whatshap, Senin (17/1).

Dalam Rakerda ini juga, para Perempuan Maluku mendeklarasikan Kesetaraan Gender dalam berbangsa dan bernegara, mereka minta bahwa peran Perempuan diberikan porsi yang sama dengan para lelaki dalam Pemerintahan.

Di Maluku menganggap bahwa, kemunculan mbak Puan dalam Pilpres ini menjadi solusi kesetaraan tersebut. Warga Maluku rindu sosok pemimpin seperti Bung Karno.

“Kisah yang mereka utarakan tentang Bung Karno yang memberi nama kota Masohi yang artinya Gotong – Royong. Warga Maluku mengidamkan cucu Bung Karno memimpin bangsa ini,” tandasnya.

Diketahui, DPD Laskar Ganjar – Puan Provinsi Maluku adalah Provinsi yang ke 2 melaksanakan Rakerda setelah DPD Jabar dari 23 Propinsi yang sudah terbentuk. (Red).

Teks foto: Pembagian SK kepada 11 DPC LPG se- Provinsi Maluku dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Laskar Ganjar – Puan Provinsi Maluku di Resto Beby Indah Beach di Jln Raya Suli, Tial Pulau Ambon, Minggu (16/1/2022). (Doc).

News

Sebut Langgar 3 Aturan MAKI Akan Laporkan Firli

Avatar

Published

on

Jakarta, koin24.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik tindakan Firli Bahuri yang membawa dokumen rahasia penyidikan KPK dalam sidang praperadilan. Firli diduga melanggar tiga aturan, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 UU KPK terkait penghalangan penyidikan, dan norma etika berdasarkan Peraturan Dewas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Firli tampaknya berusaha membuktikan bahwa penetapannya sebagai tersangka merupakan kriminalisasi, tanpa bukti pemerasan yang cukup. Dokumen rahasia yang dibawanya dianggap sebagai langkah yang tidak etis dan melanggar aturan.

Boyamin menjelaskan bahwa tindakan Firli dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan rahasia publik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun, sementara penghalangan penyidikan di atas 5 tahun di bawah Pasal 21 UU KPK.

Meskipun Firli telah nonaktif, kehadiran dokumen tersebut di praperadilan dianggap tidak relevan dan dinilai sebagai upaya mempengaruhi opini hakim. Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Putu Putera Sadana, juga menyatakan bahwa bukti yang dibawa Firli tidak berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang dibahas di praperadilan. Putu mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menghadapi Firli Bahuri di praperadilan.

“Ada beberapa dokumen dijadikan barang bukti dan kami sudah punya 159 barang bukti yang tentunya nanti diuji di sidang pokok perkara, bukan praperadilan. Tapi, pemohon (Firli Bahuri) menyampaikan barang bukti yang menurut kami tidak ada korelasinya dengan yang sedang dibahas di sidang Praperadilan. Bukti P26 sampai P37,” kata Putu.

“Ini barang rahasia, apalagi ini tersangka kasus korupsi membawa-bawa dokumen, itu udah salah, nggak boleh karena rahasia,” tegas Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Minggu (17/12/2023).

“Pak Firli kan sudah nonaktif, kebutuhannya ya untuk perkara yang disidangkan. Ini kan praperadilan tidak ada relevansi,” sambung Bonyamin.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Junaedi Saibih, yang dihadirkan sebagai saksi menegaskan bahwa tindakan pengacara Firli membawa dokumen kasus DJKA tidak sesuai dengan materi praperadilan yang seharusnya terkait dengan proses penetapan tersangka secara formil.

Terhadap dugaan pelanggaran kode etik, MAKI berencana melaporkan Firli ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, akan melaporkan dugaan kebocoran informasi terkait pembawaan dokumen rahasia saat menjadi saksi dalam sidang Dewas KPK pada Jumat (22/12). (***)

Continue Reading

Politik

Letjen Suharto dan Eks Danjen Kopassus Soenarko Sambangi Kediaman Rizal Ramli, Ada Apa?

meldachaniago

Published

on

JAKARTA, koin24.co.id – Letnan Jenderal (Letjen) TNI Marinir (Purn) Suharto dan mantan Danjen Kopassus Soenarko menemui eks Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023). Bahkan tidak hanya Suharto dan Soenarko, Ubaidillah Badrun akademis, Natalius Pigai mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ekonom Marwan Batubara, dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat M Amien Rais.

Rizal Ramli mengatakan, ini merupakan silaturahmi sekaligus seruan kebangsaan yang dilakukan sejumlah tokoh nasional, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung di Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI). Dia juga mengatakan, pihaknya mendorong institusi negara ini untuk menjalankan fungsinya dengan baik

“Lembaga Trias Politica di negeri ini seperti lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD RI), lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif menjadi persoalan bangsa. Karena tidak menjalankan fungsi dan tugas yang seharusnya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” kata Rizal Ramli di lokasi pertemuan.

Rizal yang juga sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, pemimpin dan lembaga megara yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan tuntutan reformasi itu harus dilawan serta dihentikan.

“Pengkhianatan terhadap tujuan kemerdekaan adalah bentuk lain dari neokolonialisme yang dikendalikan oleh oligarki,” katanya.

Maka itu, kata dia, KPI mendesak lembaga hukum untuk bertindak tegas.

“Kami mendesak kepada KPK dan Kejakgung agar menumpas dan mengadili semua pihak yang terkait dengan kejahatan tersebut tanpa tebang pilih,” pungkasnya.

Sementara itu, Mantan Danjen Kopassus Soenarko menambahkan, anggota DPR hanya mementingkan partainya.

“DPR itu Dewan Perampok Rakyat. mereka hanya mementingkan partainya bukan rakyat,” tegasnya.

Continue Reading

Politik

Gelar Pertemuan di Bangka, Rizal Ramli dan Amies Rais Kritik Pemerintahan Jokowi

meldachaniago

Published

on

JAKARTA, koin24.co.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023) sore. Keduanya melakukan pertemuan untuk bersilaturahmi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang biasa disapa RR ini mengatakan, demokrasi Indonesia kian merosot karena hak-hak rakyat terhadap kebutuhan dasar semakin tidak terjangkau. 40% rakyat Indonesia masuk dalam kategori miskin, hak politik, dan kebebasan rakyat berpendapat ditindas.

“Jokowi yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi begitu berkuasa justru mempreteli demokrasi,” kata Rizal.

Rizal juga mengatakan, Jokowi memperlemah lembaga anti korupsi. Dia mengatakan, Jokowi hanya memperkaya keluarga dan kelompoknya.

“Jokowi juga membangun dinasti politik yang penuh nepotisme dan tidak berprestasi,” ujar Rizal.

Kedua tokoh itu sepakat untuk memperjuangkan pelaksanaan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Keduanya menilai, Jokowi hanya berpihak kepada oligarki.

“Tugas pemimpin meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, Jokowi hanya tampaknya saya yang merakyat tapi hatinya untuk oligarki. “Bukan untuk rakyat,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpopuler